Komisioner KPU, Ilham Saputra - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner KPU, Ilham Saputra - Medcom.id/Faisal Abdalla.

KPU Tak Gentar Ancaman OSO

Pemilu pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 17 Januari 2019 16:02
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tetap tak memasukan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Ini karena OSO tidak mengundurkan diri dari kursi kepemimpinan partai.
 
Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan pihaknya berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.
 
"Sebab kita anggap MK merupakan salah satu putusan pengadilan tertinggi," kata Ilham di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ilham mengatakan alasan itu juga yang membuat KPU tak menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta nama OSO masuk dalam DCT.
 
Dia menegaskan KPU akan bersikap sama jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meminta KPU menjalankan putusannya. PTUN juga mengabulkan gugatan OSO dan meminta KPU memasukan nama OSO dalam DCT.
 
"Kita juga akan menerapkan hal sama jika mungkin PTUN minta untuk eksekusi, ya kami akan terapkan sama, lebih ke konstitusi," tegas dia.
 
(Baca juga:Polemik OSO Merugikan Caleg DPD Lain)
 
KPU tak gentar meski kubu OSO meminta PTUN menegur KPU agar melaksanakan putusan pengadilan. Kubu OSO bahkan mengancam akan mengadu kepada Presiden dan DPR RI.
 
"Apa kewenangan presiden dan DPR untuk peringatkan KPU? Menurut saya tidak ada kewenanganya. Kan setiap kali KPU ada persoalan, Presiden tidak pernah intervensi kita. Termasuk dalam hal ini," tutur dia.
 
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU). Desakan OSO itu dilontarkan lewat kuasa hukumnya, Herman Kadir.
 
Kata Herman, surat tersebut berisi perintah agar KPU mengeksekusi putusan PTUN yang memerintahkan pencabutan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI Pemilu 2019. Hal ini menindaklanjuti polemik OSO yang dicoret dalam DCT anggota DPD.
 
"KPU telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi dan tidak taat hukum," ujar Herman saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
 
(Baca juga:OSO Desak PTUN Surati KPU)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi