Pengamat: Dugaan Aliran Dana Asing Harus Ditelusuri
Pengamat anggaran dan politik Uchok Sky Khadafi (dua dari kiri)/Medcom.id/Fikar
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimimta menelusuri dugaan adanya aliran dana asing pada Pilpres 2019. Aliran dana asing itu diduga diterima pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kita minta (PPATK dan Bawaslu) tegas kepada penerima dana asing, kepada paslon siapa pun, baik 01 maupun 02," kata pengamat anggaran dan politik Uchok Sky Khadafi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Komunitas Pemerhati Indonesia (KOPI) sebelumnya menduga pasangan calon presiden dam calon wakil presiden nomor urut 02, menerima aliran dana dari perusahaan asing. Dana yang diterima mencapai Rp276.249.984.262 atau setara US$18.557.147. Dana asing itu diduga diterima Sandiaga melalui tiga perusahaan asing, Uno Capital Holding INC, Reksadana Schroder USD Bound Found, dan Ace Power Investment Limited.
Uchok mengatakan Uno Capital Holding berkantor di Swiss. Negara itu dinilai sebagai surga warga negara asing menghindari pajak.
Baca: Sandiaga Uno Diduga Terima Dana Perusahaan Asing
Dia menyayangkan PPATK tidak mampu mencegah masuknya aliran dana tersebut kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, dana tersebut diduga sudah mengalir sejak Agustus 2018.
"Ini asal muasal masuk dana dari mana? Masuknya itu Agustus 2018, ini setelah penetapan paslon, dana masuk. Ini kenapa PPATK jebol ya? Katanya sistem bagus tapi kenapa bisa jebol?" sesal dia.
Dia meminta PPATK menelusuri temuan tersebut. Terlebih, PPATK sebelumnya juga sudah mengendus adanya aliran dana asing itu.
"Ada dugaan dana asing masuk ke Indonesia dan ditegaskan oleh PPATK kemarin, dan datanya sudah ada di sini. Tinggal dikerjakan," tegas dia.
Pengamat politik Wempi Hadir mengatakan dugaan aliran dana asing ini bukan main-main. Itu membuktikan adanya intervensi pihak asing terhadap Pilpres 2019.
"Secara politik kita belum berdaulat kalau hasil temuan ini benar," kata Wempi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Kita minta (PPATK dan Bawaslu) tegas kepada penerima dana asing, kepada paslon siapa pun, baik 01 maupun 02," kata pengamat anggaran dan politik Uchok Sky Khadafi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Komunitas Pemerhati Indonesia (KOPI) sebelumnya menduga pasangan calon presiden dam calon wakil presiden nomor urut 02, menerima aliran dana dari perusahaan asing. Dana yang diterima mencapai Rp276.249.984.262 atau setara US$18.557.147. Dana asing itu diduga diterima Sandiaga melalui tiga perusahaan asing, Uno Capital Holding INC, Reksadana Schroder USD Bound Found, dan Ace Power Investment Limited.
Uchok mengatakan Uno Capital Holding berkantor di Swiss. Negara itu dinilai sebagai surga warga negara asing menghindari pajak.
Baca: Sandiaga Uno Diduga Terima Dana Perusahaan Asing
Dia menyayangkan PPATK tidak mampu mencegah masuknya aliran dana tersebut kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, dana tersebut diduga sudah mengalir sejak Agustus 2018.
"Ini asal muasal masuk dana dari mana? Masuknya itu Agustus 2018, ini setelah penetapan paslon, dana masuk. Ini kenapa PPATK jebol ya? Katanya sistem bagus tapi kenapa bisa jebol?" sesal dia.
Dia meminta PPATK menelusuri temuan tersebut. Terlebih, PPATK sebelumnya juga sudah mengendus adanya aliran dana asing itu.
"Ada dugaan dana asing masuk ke Indonesia dan ditegaskan oleh PPATK kemarin, dan datanya sudah ada di sini. Tinggal dikerjakan," tegas dia.
Pengamat politik Wempi Hadir mengatakan dugaan aliran dana asing ini bukan main-main. Itu membuktikan adanya intervensi pihak asing terhadap Pilpres 2019.
"Secara politik kita belum berdaulat kalau hasil temuan ini benar," kata Wempi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
