Mantan Hakim MK Pesimistis Gugatan Prabowo Dikabulkan
Hakim Mahkamah Kosntitusi (MK) 2003-2008 Maruarar Siahaan (kanan). Foto: Mohammad Irfan/MI
Jakarta: Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar memprediksi gugatan yang dilayangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak akan dikabulkan oleh Hakim Konstitusi. Sebab, tidak ada bukti kuat yang dimunculkan selama sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
"Mengutip kesaksian Prof Edy, alat bukti harus lebih terang dari cahaya. Sehingga keyakinan hakim muncul, tapi saya sebagai bekas hakim, tak melihat seperti itu (bukti seterang cahaya)," ujar Maruarar saat Live Chat Medcom.id, Kamis, 27 Juni 2019.
Maruarar mengatakan kubu 02 sebagai pemohon berkewajiban membuktikan tudingan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Namun, tudingan TSM itu tak bisa dibuktikan.
Ia membandingkan situasi ini dangan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur pada 2013. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur memohonkan dugaan TSM di empat kabupaten.
"Itu terbukti dan ada saksi di sidang menunjukkan bagaimana caranya," kata Maruarar.
Baca: Tiga Kemungkinan Putusan MK
Ujungnya, di empat wilayah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun melalui hal ini juga, Khofifah gagal membuktikan dampak tudingan kecurangan TSM ini kepada perolehan suara.
Dari pengamatannya itu, Maruarar ragu MK memenangkan paslon 02 karena bukti juga tak menunjang.
Maruarar tak menampik akan ada dissenting opinion di sidang putusan MK. Menurut dia, hal tersebut wajar. Sebab dalam konfigurasi hakim, perbedaan pendapat pasti ada.
"Kalau ada (dissenting opinion) mungkin menerjemahkan keadilan substantif, kalau ada bukti yang cukup kuat itu bisa. Tapi dari pernyataan-pernyataan hakim, tak mengarah ke sana," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Mengutip kesaksian Prof Edy, alat bukti harus lebih terang dari cahaya. Sehingga keyakinan hakim muncul, tapi saya sebagai bekas hakim, tak melihat seperti itu (bukti seterang cahaya)," ujar Maruarar saat Live Chat Medcom.id, Kamis, 27 Juni 2019.
Maruarar mengatakan kubu 02 sebagai pemohon berkewajiban membuktikan tudingan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Namun, tudingan TSM itu tak bisa dibuktikan.
Ia membandingkan situasi ini dangan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur pada 2013. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur memohonkan dugaan TSM di empat kabupaten.
"Itu terbukti dan ada saksi di sidang menunjukkan bagaimana caranya," kata Maruarar.
Baca: Tiga Kemungkinan Putusan MK
Ujungnya, di empat wilayah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun melalui hal ini juga, Khofifah gagal membuktikan dampak tudingan kecurangan TSM ini kepada perolehan suara.
Dari pengamatannya itu, Maruarar ragu MK memenangkan paslon 02 karena bukti juga tak menunjang.
Maruarar tak menampik akan ada dissenting opinion di sidang putusan MK. Menurut dia, hal tersebut wajar. Sebab dalam konfigurasi hakim, perbedaan pendapat pasti ada.
"Kalau ada (dissenting opinion) mungkin menerjemahkan keadilan substantif, kalau ada bukti yang cukup kuat itu bisa. Tapi dari pernyataan-pernyataan hakim, tak mengarah ke sana," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
