Bawaslu Perintahkan KPU Lanjutkan Situng
Wartawan melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta. (Foto: MI/Bary Fathahillah)
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan proses penginputan data pemilu melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Kendati, Bawaslu memutuskan KPU melakukan kesalahan dalam penginputan data situng.
"Keberadaan situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggara pemilu bagi masyarakat," ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi, dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi situng KPU, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Bawaslu memberi catatan agar KPU tidak lagi melakukan kesalahan penginputan data sebagaimana yang terjadi pada awal proses penghitungan suara. Ketelitian dan akurasi data diminta diprioritaskan.
"KPU berkewajiban memastikan data yang dimasukkan dalam situng website KPU 2019 adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," imbuhnya.
Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Melakukan Kesalahan dalam Situng
Jika terdapat data yang berpotensi mengalami kesalahan, KPU harus melakukan verifikasi kembali. "Perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan (dalam) undang-undang," imbuhnya.
Lebih lanjut, perintah agar KPU cermat adalah untuk meminimalisasi keresahan dari kedua belah kubu yang berkontestasi dalam Pilpres 2019. "Memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menjadikan pemilu transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno risau dengan Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka pun melaporkan proses Situng ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dihentikan.
"Kami nilai Situng KPU sudah sangat meresahkan dan bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemilu itu berkurang," kata Ketua Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Sufmi menilai ada banyak human error dalam proses penghitungan versi Situng. Hal ini merugikan calon pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
"Penghitungan yang kadang membuat suara 02 itu tidak naik bahkan berkurang sehingga Situng KPU dengan penghitungan di lapangan sangat berbeda," ujar Sufmi.
Atas dasar itu, BPN berharap Bawaslu menghentikan Situng KPU. Selain itu, pihaknya juga ingin membuat suasana kembali kondusif selama Ramadan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Keberadaan situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggara pemilu bagi masyarakat," ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi, dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi situng KPU, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Bawaslu memberi catatan agar KPU tidak lagi melakukan kesalahan penginputan data sebagaimana yang terjadi pada awal proses penghitungan suara. Ketelitian dan akurasi data diminta diprioritaskan.
"KPU berkewajiban memastikan data yang dimasukkan dalam situng website KPU 2019 adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," imbuhnya.
Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Melakukan Kesalahan dalam Situng
Jika terdapat data yang berpotensi mengalami kesalahan, KPU harus melakukan verifikasi kembali. "Perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan (dalam) undang-undang," imbuhnya.
Lebih lanjut, perintah agar KPU cermat adalah untuk meminimalisasi keresahan dari kedua belah kubu yang berkontestasi dalam Pilpres 2019. "Memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menjadikan pemilu transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno risau dengan Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka pun melaporkan proses Situng ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dihentikan.
"Kami nilai Situng KPU sudah sangat meresahkan dan bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemilu itu berkurang," kata Ketua Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Sufmi menilai ada banyak human error dalam proses penghitungan versi Situng. Hal ini merugikan calon pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
"Penghitungan yang kadang membuat suara 02 itu tidak naik bahkan berkurang sehingga Situng KPU dengan penghitungan di lapangan sangat berbeda," ujar Sufmi.
Atas dasar itu, BPN berharap Bawaslu menghentikan Situng KPU. Selain itu, pihaknya juga ingin membuat suasana kembali kondusif selama Ramadan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
