Program Kartu Prakerja Diyakini Solusi Jangka Panjang
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily. (Foto: Medcom.id/Ilham Pratama)
Jakarta: Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily menyebut program kartu prakerja harus dibaca secara komprehensif. Program ini tak bisa dibaca semata urusan dana.
"Kebijakan ini menyangkut dengan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, skill, berkualitas, dan memiliki daya saing," kata Ace di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.
Ace mengatakan Presiden Jokowi ingin SDM Indonesia, baik itu lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja. SDM yang ada juga harus siap masuk dunia wirausaha.
"Membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu Prakerja," ujarnya.
Baca juga: Kartu Prakerja Jawab Kebutuhan SDM di Industri Kreatif
Mekanisme kebijakan anggaran program Kartu Prakerja, kata Ace bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, skema anggaran negara. Kedua, Pendidikan skill dan vokasi,
Kebijakan semacam ini, kata dia, sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian. Terutama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Dengan Kartu Prakerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada," jelas politikus Golkar itu.
Program kartu prakerja ini juga rencananya akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Program ini juga akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan.
"Dengan demikian, Kartu Prakerja ini bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri," ungkapnya.
Baca juga: Kartu Prakerja Jokowi Tak Diterapkan Tahun Ini
Kebijakan Kartu Prakerja ini, kata dia, juga sangat bisa dilakukan bila memiliki political will disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan SDM yang berkualitas. Di sisi lain, pelibatan dunia swasta dan industri menjadi penting dalam rangka mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Ace pun menyindir Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengkritik program kartu prakerja ini. Menurut Ace, Fahri hanya memahami program tersebut secara dangkal. Ace menilai Fahri hanya menilai program kartu prakerja dengan pendekatan uang. Cara pandang ini, kata dia, sama dengan para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada umumnya.
"Padahal, kalau dilihat secara komprehensif, kebijakan Kartu Prakerja ini tidak melulu bicara soal dana semata," ucap Ace.
Bagi Ace, kritik Fahri menunjukkan sara pesimistis terhadap kebijakan kartu prakerja. "Kita justru harus optimis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Kebijakan ini menyangkut dengan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, skill, berkualitas, dan memiliki daya saing," kata Ace di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.
Ace mengatakan Presiden Jokowi ingin SDM Indonesia, baik itu lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja. SDM yang ada juga harus siap masuk dunia wirausaha.
"Membuka usaha dengan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu Prakerja," ujarnya.
Baca juga: Kartu Prakerja Jawab Kebutuhan SDM di Industri Kreatif
Mekanisme kebijakan anggaran program Kartu Prakerja, kata Ace bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, skema anggaran negara. Kedua, Pendidikan skill dan vokasi,
Kebijakan semacam ini, kata dia, sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian. Terutama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Dengan Kartu Prakerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada," jelas politikus Golkar itu.
Program kartu prakerja ini juga rencananya akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja terampil yang siap pakai. Program ini juga akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan.
"Dengan demikian, Kartu Prakerja ini bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri," ungkapnya.
Baca juga: Kartu Prakerja Jokowi Tak Diterapkan Tahun Ini
Kebijakan Kartu Prakerja ini, kata dia, juga sangat bisa dilakukan bila memiliki political will disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan SDM yang berkualitas. Di sisi lain, pelibatan dunia swasta dan industri menjadi penting dalam rangka mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Ace pun menyindir Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengkritik program kartu prakerja ini. Menurut Ace, Fahri hanya memahami program tersebut secara dangkal. Ace menilai Fahri hanya menilai program kartu prakerja dengan pendekatan uang. Cara pandang ini, kata dia, sama dengan para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada umumnya.
"Padahal, kalau dilihat secara komprehensif, kebijakan Kartu Prakerja ini tidak melulu bicara soal dana semata," ucap Ace.
Bagi Ace, kritik Fahri menunjukkan sara pesimistis terhadap kebijakan kartu prakerja. "Kita justru harus optimis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
