Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo belum bisa diterapkan pada 2019. Pasalnya, kartu itu belum mendapatkan alokasi anggaran pada tahun ini.
"Itu butuh anggaran yang besar dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya tentu belum bisa dilaksanakan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
Dia memastikan kartu 'sakti' baru dari Jokowi itu belum masuk dalam APBN 2019. Kemungkinan, kata dia, kartu itu akan dibahas pada APBN 2020.
Kartu itu juga belum dibahas jajaran Kabinet Kerja. Dia juga belum tahu secara rinci tentang kartu itu. "Saya sendiri belum mengetahui rencana itu," ucap dia.
Menurut dia, kebijakan serupa juga diterapkan negara-negara lain dengan penduduk yang sedikit seperti Amerika serta Australia. Karena itu, dia ingin pemerintah memperhatikan juga ketersediaan anggaran untuk kartu itu.
"Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak. Tentu harus dihitung. Kalau ada anggarannya silakan," kata dia.
Baca: Tiga Kartu Sakti Jokowi Solusi Kurangi Kemiskinan
Sebelumnya, Jokowi memaparkan program-program unggulannya untuk lima tahun mendatang. Hal itu disampaikannya dalam pidato politik Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Program pertama Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan memperluas jangkauannya hingga jenjang perguruan tinggi. Saat ini, tercatat 18,7 juta penerima KIP. "KIP yang sekarang hanya sampai di SMA. Kita akan jadikan KIP kuliah. Artinya kuliah akan dapat bantu biaya pendidikan," kata Jokowi dalam pidatonya di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo belum bisa diterapkan pada 2019. Pasalnya, kartu itu belum mendapatkan alokasi anggaran pada tahun ini.
"Itu butuh anggaran yang besar dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya tentu belum bisa dilaksanakan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
Dia memastikan kartu 'sakti' baru dari Jokowi itu belum masuk dalam APBN 2019. Kemungkinan, kata dia, kartu itu akan dibahas pada APBN 2020.
Kartu itu juga belum dibahas jajaran Kabinet Kerja. Dia juga belum tahu secara rinci tentang kartu itu. "Saya sendiri belum mengetahui rencana itu," ucap dia.
Menurut dia, kebijakan serupa juga diterapkan negara-negara lain dengan penduduk yang sedikit seperti Amerika serta Australia. Karena itu, dia ingin pemerintah memperhatikan juga ketersediaan anggaran untuk kartu itu.
"Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak. Tentu harus dihitung. Kalau ada anggarannya silakan," kata dia.
Baca: Tiga Kartu Sakti Jokowi Solusi Kurangi Kemiskinan
Sebelumnya, Jokowi memaparkan program-program unggulannya untuk lima tahun mendatang. Hal itu disampaikannya dalam pidato politik Konvensi Rakyat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Program pertama Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan memperluas jangkauannya hingga jenjang perguruan tinggi. Saat ini, tercatat 18,7 juta penerima KIP. "KIP yang sekarang hanya sampai di SMA. Kita akan jadikan KIP kuliah. Artinya kuliah akan dapat bantu biaya pendidikan," kata Jokowi dalam pidatonya di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
