Polri Selidiki Unsur Pidana di Cuitan Andi Arief
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen)
Jakarta: Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief tidak menutup kemungkinan bisa dijerat pidana terkait penyebaran informasi palsu. Hal tersebut apabila Andi terbukti sebagai pelaku penyebar informasi hoaks soal adanya tujuh kontainer surat suara telah tercoblos.
"Cuitannya nanti kalau dinyatakan perlu (diperiksa), tim Siber akan melanjutkan. Apakah cuitan itu betul, apakah cuitan itu membawa agitasi, dan lain sebagainya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Januari 2019.
Kemudian, tidak menutup kemungkinan Andi Arief dijadwalkan untuk diperiksa. Namun, pemanggilan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laporan yang dilayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Bareskrim sore ini.
"Tidak menutup kemungkinan. Dari laporan Ketua KPU yang data-data nanti akan diikutkan dalam laporan tersebut nanti penyidik akan menganalisa meng-asesment kalau itu merupakan suatu fakta hukum," tuturnya.
Baca: Skenario Hoaks Surat Suara Terendus
Dedi menekankan, Polri fokus dan berpatokan kepada fakta hukum yang nantinya akan digunakan untuk membangun konstruksi hukum kasus tersebut. Selanjutnya akan ditetapkan pasal apa saja yang menjerat terlapor.
"Jadi dalam penegakan hukum penyidik polri menerapkan equality before the law. Artinya warga negara memiliki persamaan hak di muka umum," imbuh dia.
Jenderal polisi bintang satu itu menyampaikan, KPU telah memastikan bahwa informasi adanya tujuh kontainer surat suara telah tercoblos merupakan informasi bohong. Pasalnya, KPU belum melakukan pencetakan surat suara untuk pemilu mendatang.
"Sampai dengan hari ini KPU belum melakukan proses pencetakan surat suara. Jadi tidak sangat logis apablia isu tersebut disebarkan ke media sosial seolah-olah sudah ada cetakan suara yang dilakukan oleh KPU," paparnya.
KPU juga telah melakukan pengecekan secara langsung. Lantaran informasi bohong yang disebarkan di media sosial tersebut dapat membuat kegaduhan.
"Jangan sampai fakta-fakta ini diputar-balikkan. Fakta yang sebenarnya tidak ada, kemudian dibuat fakta baru yang seolah-olah sebenarnya ada. Ini sangat mengganggu logika berpikir masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Rabu malam, 2 Januari 2018, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, melontarkan permintaan dalam cuitan di akun Twitternya. Ia menyatakan adanya informasi tujuh kontainer surat suara telah tercoblos dan ia meminta agar pihak terkait dapat memeriksa kabar tersebut.
Setelah diperiksa KPU dan Bawaslu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Arief Budiman memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Hingga kini, peristiwa dan pelaku penyebar informasi bohong yang membuat kegaduhan masyarakat dalam proses pemilu, masih diselidiki.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Cuitannya nanti kalau dinyatakan perlu (diperiksa), tim Siber akan melanjutkan. Apakah cuitan itu betul, apakah cuitan itu membawa agitasi, dan lain sebagainya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Januari 2019.
Kemudian, tidak menutup kemungkinan Andi Arief dijadwalkan untuk diperiksa. Namun, pemanggilan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laporan yang dilayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Bareskrim sore ini.
"Tidak menutup kemungkinan. Dari laporan Ketua KPU yang data-data nanti akan diikutkan dalam laporan tersebut nanti penyidik akan menganalisa meng-asesment kalau itu merupakan suatu fakta hukum," tuturnya.
Baca: Skenario Hoaks Surat Suara Terendus
Dedi menekankan, Polri fokus dan berpatokan kepada fakta hukum yang nantinya akan digunakan untuk membangun konstruksi hukum kasus tersebut. Selanjutnya akan ditetapkan pasal apa saja yang menjerat terlapor.
"Jadi dalam penegakan hukum penyidik polri menerapkan equality before the law. Artinya warga negara memiliki persamaan hak di muka umum," imbuh dia.
Jenderal polisi bintang satu itu menyampaikan, KPU telah memastikan bahwa informasi adanya tujuh kontainer surat suara telah tercoblos merupakan informasi bohong. Pasalnya, KPU belum melakukan pencetakan surat suara untuk pemilu mendatang.
"Sampai dengan hari ini KPU belum melakukan proses pencetakan surat suara. Jadi tidak sangat logis apablia isu tersebut disebarkan ke media sosial seolah-olah sudah ada cetakan suara yang dilakukan oleh KPU," paparnya.
KPU juga telah melakukan pengecekan secara langsung. Lantaran informasi bohong yang disebarkan di media sosial tersebut dapat membuat kegaduhan.
"Jangan sampai fakta-fakta ini diputar-balikkan. Fakta yang sebenarnya tidak ada, kemudian dibuat fakta baru yang seolah-olah sebenarnya ada. Ini sangat mengganggu logika berpikir masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Rabu malam, 2 Januari 2018, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, melontarkan permintaan dalam cuitan di akun Twitternya. Ia menyatakan adanya informasi tujuh kontainer surat suara telah tercoblos dan ia meminta agar pihak terkait dapat memeriksa kabar tersebut.
Setelah diperiksa KPU dan Bawaslu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Arief Budiman memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Hingga kini, peristiwa dan pelaku penyebar informasi bohong yang membuat kegaduhan masyarakat dalam proses pemilu, masih diselidiki.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
