Pidato SBY Dijadikan Bukti Petunjuk Keterlibatan Intelijen
Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Denny Indrayana (kedua kanan). Antara/Hafidz Mubarak
Jakarta: Kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding aparat intelijen tidak netral di Pilpres 2019. Bukti petunjuk yang digunakan kubu Prabowo-Sandi yakni pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang memang terkait pemilu kada (pemilihan umum kepala daerah), tapi mudah juga dipahami ada kaitannya dengan Pilpres," kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam persidangan di Mahkamah Konstisusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
Denny membeberkan, Partai Demokrat juga pernah melakukan penelitian terkait dugaan keterlibatan intelijen dalam kontestasi pemilihan umum. Salah satunya, kata dia, pertemuan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan Gubernur Papua. Namun, Denny tak memaparkan waktu dan lokasi pertemuan.
"Yang juga mengindikasikan adanya keterlibatan BIN dengan pemilu," ujarnya.
Kemudian, kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut presiden ke-6 Republik Indonesia SBY juga pernah mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan intelijen di Pemilu 2019. Menurut Denny, SBY pernah menyampaikan hal ini dalam sebuah pidato politik.
Baca: Yusril Nilai Pernyataan yang Dikutip Kubu Prabowo Sudah Tak Relevan
Bila merujuk berkas permohonan gugatan Prabowo-Sandi, pernyataan SBY dimaksud yakni saat menggelar jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 26 Maret 2019.
Berikut pernyataan SBY terkait tudingan ketidaknetralan aparat yang dilampirkan dalam berkas sebagai petunjuk awal:
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum."
"Selama 10 tahun, saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral."
"Mengapa saya sampaikan saudara-saudaraku? Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya."
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Yang memang terkait pemilu kada (pemilihan umum kepala daerah), tapi mudah juga dipahami ada kaitannya dengan Pilpres," kata Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana dalam persidangan di Mahkamah Konstisusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
Denny membeberkan, Partai Demokrat juga pernah melakukan penelitian terkait dugaan keterlibatan intelijen dalam kontestasi pemilihan umum. Salah satunya, kata dia, pertemuan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dengan Gubernur Papua. Namun, Denny tak memaparkan waktu dan lokasi pertemuan.
"Yang juga mengindikasikan adanya keterlibatan BIN dengan pemilu," ujarnya.
Kemudian, kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut presiden ke-6 Republik Indonesia SBY juga pernah mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan intelijen di Pemilu 2019. Menurut Denny, SBY pernah menyampaikan hal ini dalam sebuah pidato politik.
Baca: Yusril Nilai Pernyataan yang Dikutip Kubu Prabowo Sudah Tak Relevan
Bila merujuk berkas permohonan gugatan Prabowo-Sandi, pernyataan SBY dimaksud yakni saat menggelar jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 26 Maret 2019.
Berikut pernyataan SBY terkait tudingan ketidaknetralan aparat yang dilampirkan dalam berkas sebagai petunjuk awal:
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum."
"Selama 10 tahun, saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral."
"Mengapa saya sampaikan saudara-saudaraku? Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya."
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
