Daerah Tak Bersengketa Bisa Tetapkan Calon DPRD Terpilih Lebih Dulu
Ketua KPU RI Arief Budiman. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut daerah yang tak memilki sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) bisa menetapkan calon anggota DPRD terpilih terlebih dulu. Itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meregister permohonan PHPU menjadi perkara.
MK akan meregister permohonan PHPU Pileg dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 1 Juli 2019.
"Dalam penetapan calon terpilih, tidak terpengaruh oleh adanya sengketa ya dia bisa langsung menetapkan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
Arief mengatakan setelah MK meregistrasi permohonan PHPU ke dalam BRPK, maka sudah bisa dipastikan berapa total jumlah daerah yang bersengketa. Dalam lingkup Pileg DPRD provinsi atau kabupaten/kota, jika hanya beberapa daerah pemilihan yang disengketakan, daerah lain yang bersih dari sengketa sudah bisa menetapkan calon DPRD terpilihnya.
"Sebab hanya dapil yang bersengketa saja nantinya akan terpengaruh (dengan putusan MK). Demikian juga untuk DPD, misalnya di sebuah provinsi ada yang disengketakan, maka provinsi lain kan tidak ada hubungannya, Nah itu bisa juga ditetapkan," ujarnya.
Namun hal itu tidak berlaku bagi pemilihan anggota legislatif DPR RI. Jika ada satu dapil yang disengketakan, penetapan calon terpilih di seluruh dapil harus menunggu sengketa itu diputus MK.
Baca: Jajaran KPU se-Indonesia Persiapkan Sengketa di MK
"Sebab sengketa itu mempengaruhi secara nasional. Karena kan ambang batas yang digunakan itu harus berdasarkan suara sah secara nasional," jelas Arief.
Dalam Surat Edaran KPU Nomor Surat 867/PL.01.8_SD/06/KPU/V/2019 disebutkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil pemilu dilakukan paling lama tiga hari setelah MK meregister permohonan PHPU Pileg dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada 14 Juni 2019. Kemudian sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni. Untuk Pilpres, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.
Sementara itu, untuk sengketa PHPU Pileg, MK menjadwalkan sidang pendahuluan digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Sidang sengketa pileg akan digelar dalam tiga panel. Masing-masing panel harus diisi oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.
Sementara untuk Pilpres, seluruh hakim MK akan dilibatkan. Kesembilan hakim MK diberi kebebasan untuk menggali apapun yang ingin diperoleh dari keterangan saksi maupun ahli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
MK akan meregister permohonan PHPU Pileg dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 1 Juli 2019.
"Dalam penetapan calon terpilih, tidak terpengaruh oleh adanya sengketa ya dia bisa langsung menetapkan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
Arief mengatakan setelah MK meregistrasi permohonan PHPU ke dalam BRPK, maka sudah bisa dipastikan berapa total jumlah daerah yang bersengketa. Dalam lingkup Pileg DPRD provinsi atau kabupaten/kota, jika hanya beberapa daerah pemilihan yang disengketakan, daerah lain yang bersih dari sengketa sudah bisa menetapkan calon DPRD terpilihnya.
"Sebab hanya dapil yang bersengketa saja nantinya akan terpengaruh (dengan putusan MK). Demikian juga untuk DPD, misalnya di sebuah provinsi ada yang disengketakan, maka provinsi lain kan tidak ada hubungannya, Nah itu bisa juga ditetapkan," ujarnya.
Namun hal itu tidak berlaku bagi pemilihan anggota legislatif DPR RI. Jika ada satu dapil yang disengketakan, penetapan calon terpilih di seluruh dapil harus menunggu sengketa itu diputus MK.
Baca: Jajaran KPU se-Indonesia Persiapkan Sengketa di MK
"Sebab sengketa itu mempengaruhi secara nasional. Karena kan ambang batas yang digunakan itu harus berdasarkan suara sah secara nasional," jelas Arief.
Dalam Surat Edaran KPU Nomor Surat 867/PL.01.8_SD/06/KPU/V/2019 disebutkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil pemilu dilakukan paling lama tiga hari setelah MK meregister permohonan PHPU Pileg dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU Pilpres pada 14 Juni 2019. Kemudian sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni. Untuk Pilpres, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.
Sementara itu, untuk sengketa PHPU Pileg, MK menjadwalkan sidang pendahuluan digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Sidang sengketa pileg akan digelar dalam tiga panel. Masing-masing panel harus diisi oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.
Sementara untuk Pilpres, seluruh hakim MK akan dilibatkan. Kesembilan hakim MK diberi kebebasan untuk menggali apapun yang ingin diperoleh dari keterangan saksi maupun ahli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
