Jajaran KPU se-Indonesia Persiapkan Sengketa di MK
KPU. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang jajarannya di provinsi se-Indonesia ke Jakarta. Mereka dikumpulkan untuk persiapan menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
"KPU provinsi kita undang. Mereka melakukan konsolidasi data di kabupaten kota sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2019.
KPU harus mengamati dengan jeli setiap tahapan proses PHPU di MK. MK telah memberikan kesempatan kepada para pemohon memperbaiki berkas PHPU. Namun, Arief belum mengetahui apakah perbaikan berkas itu termasuk bisa memperbaiki petitum yang diajukan.
"Tapi kalau ternyata perbaikan itu termasuk mengajukan petitum baru misalnya atau menambah daerah sengketa baru, itu agak merepotkan karena KPU harus mengubah persiapannya juga," ujar dia.
KPU juga terus mempersiapkan materi menjawab gugatan pemohon. Penyelenggara pemilu juga harus mempersiapkan alat bukti untuk melengkapi jawaban-jawaban tersebut. KPU tak mau sekadar menjawab tanpa data maupun alat bukti.
"Sebab jawaban-jawaban kita itu belum tentu bisa diakui kan. Tetapi kalau jawaban dan alat bukti sudah sesuai maka, ya sudah. Itu sudah bisa menjadi jawaban kita di persidangan nanti," ujar dia.
MK menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU pemilihan presiden (pilpres) pada Selasa, 14 Juni 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni 2019. Sedangkan sidang putusan sengketa pilpres digelar pada 28 Juni 2019.
Baca: Hasil Audit Dana Kampanye Diserahkan ke Peserta Pemilu
Sedangkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU pemilihan legislatif (pileg) digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Persidangan sengketa pileg akan digelar dalam tiga panel. Masing-masing panel harus diisi hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung (MA), pemerintah, dan DPR.
Seluruh hakim MK akan dilibatkan dalam sengketa pilpres. Kesembilan hakim MK diberi kebebasan menggali apa pun yang ingin diperoleh dari keterangan saksi maupun ahli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"KPU provinsi kita undang. Mereka melakukan konsolidasi data di kabupaten kota sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2019.
KPU harus mengamati dengan jeli setiap tahapan proses PHPU di MK. MK telah memberikan kesempatan kepada para pemohon memperbaiki berkas PHPU. Namun, Arief belum mengetahui apakah perbaikan berkas itu termasuk bisa memperbaiki petitum yang diajukan.
"Tapi kalau ternyata perbaikan itu termasuk mengajukan petitum baru misalnya atau menambah daerah sengketa baru, itu agak merepotkan karena KPU harus mengubah persiapannya juga," ujar dia.
KPU juga terus mempersiapkan materi menjawab gugatan pemohon. Penyelenggara pemilu juga harus mempersiapkan alat bukti untuk melengkapi jawaban-jawaban tersebut. KPU tak mau sekadar menjawab tanpa data maupun alat bukti.
"Sebab jawaban-jawaban kita itu belum tentu bisa diakui kan. Tetapi kalau jawaban dan alat bukti sudah sesuai maka, ya sudah. Itu sudah bisa menjadi jawaban kita di persidangan nanti," ujar dia.
MK menggelar sidang pendahuluan sengketa PHPU pemilihan presiden (pilpres) pada Selasa, 14 Juni 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada periode 17-21 Juni 2019. Sedangkan sidang putusan sengketa pilpres digelar pada 28 Juni 2019.
Baca: Hasil Audit Dana Kampanye Diserahkan ke Peserta Pemilu
Sedangkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU pemilihan legislatif (pileg) digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Persidangan sengketa pileg akan digelar dalam tiga panel. Masing-masing panel harus diisi hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung (MA), pemerintah, dan DPR.
Seluruh hakim MK akan dilibatkan dalam sengketa pilpres. Kesembilan hakim MK diberi kebebasan menggali apa pun yang ingin diperoleh dari keterangan saksi maupun ahli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
