Wiranto Tegaskan Aksi di Depan Gedung MK Dilarang
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. (Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar)
Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan tidak ada izin berdemonstrasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk aksi pada saat putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Kamis, 27 Juni 2019.
"Kalau ada demonstrasi berarti tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, polisi berhak membubarkan," tegas Wiranto usai menerima kunjungan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
Wiranto mengatakan larangan berunjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Bukan tanpa alasan.
"Ini semua ada di undang-undang, bukan polisi mengarang sendiri, itu saja yang sederhana. Kita tunggu saja," katanya.
Baca juga: KPU Optimistis Berada di Jalur Kemenangan
Pemerintah memastikan menangkap sponsor dan penggerak bila demonstrasi benar dilakukan. Mantan Panglima ABRI (TNI) itu bahkan meminta aparat tak ragu menindak koordinator aksi.
Wiranto sebelumnya juga meminta masyarakat tak berunjuk rasa saat pembacaan putusan sengketa PHPU. Wiranto ingin situasi tetap kondusif.
"Tentunya seluruh masyarakat kita mengharapkan saat pengumuman suasana tenang, damai," kata Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden juga telah mengimbau pendukung mereka tak turun ke jalan. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahkan meminta pendukungnya menonton pembacaan putusan sengketa pilpres dari rumah.
"Kita tahu Pak Prabowo dan Pak Sandi memberikan pernyataan, bahkan memohon seluruh pendukung simpatisannya supaya menjaga suasana damai, sejuk, bahkan beliau memohon untuk tidak lagi mendatangi MK," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Kalau ada demonstrasi berarti tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, polisi berhak membubarkan," tegas Wiranto usai menerima kunjungan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
Wiranto mengatakan larangan berunjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Bukan tanpa alasan.
"Ini semua ada di undang-undang, bukan polisi mengarang sendiri, itu saja yang sederhana. Kita tunggu saja," katanya.
Baca juga: KPU Optimistis Berada di Jalur Kemenangan
Pemerintah memastikan menangkap sponsor dan penggerak bila demonstrasi benar dilakukan. Mantan Panglima ABRI (TNI) itu bahkan meminta aparat tak ragu menindak koordinator aksi.
Wiranto sebelumnya juga meminta masyarakat tak berunjuk rasa saat pembacaan putusan sengketa PHPU. Wiranto ingin situasi tetap kondusif.
"Tentunya seluruh masyarakat kita mengharapkan saat pengumuman suasana tenang, damai," kata Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden juga telah mengimbau pendukung mereka tak turun ke jalan. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahkan meminta pendukungnya menonton pembacaan putusan sengketa pilpres dari rumah.
"Kita tahu Pak Prabowo dan Pak Sandi memberikan pernyataan, bahkan memohon seluruh pendukung simpatisannya supaya menjaga suasana damai, sejuk, bahkan beliau memohon untuk tidak lagi mendatangi MK," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
