Sengketa Pileg Menurun
Diskusi Analisis Permohonan Pileg 2019 - Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan.
Jakarta: Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) mencatat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menurun. Pada Pileg 2014 mencapai 902 perkara, sedangkan pada 2019 hanya 608 perkara.
"Jumlah permohonan turun signifikan. Ada 900 lebih perkara perselisihan (tahun 2014), penurunan 300 perkara," kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi Analisis Permohonan Pileg 2019, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Sengketa terbanyak Pemilu 2019 terdapat pada tingkat anggota DPRD Kab/Kota dengan jumlah 384 perkara. Kemudian disusul dengan perselisihan anggota DPR sebanyak 139 perkara dan anggota DPRD Provinsi dengan 111 perkara. Terakhir, ada sembilan perkara untuk pemilihan anggota DPD.
PDI Perjuangan adalah partai dengan pengajuan perselisihan terbanyak dengan total 112 perkara. Kedua adalah Gerindra dengan 72 perkara dan ketiga adalah NasDem dengan 63 perkara. Partai baru PSI berada di posisi buntut dengan mengajukan empat perkara.
(Baca juga: NasDem Optimistis Lolos Putusan Dismissal)
Fadli menuturkan sengketa legislatif dibagi dalam tiga bentuk. Pertama, sengketa suara antar partai sebanyak 243 perkara, disusul sengketa mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU sebanyak 260 perkara. Terakhir, sengketa suara internal partai politik sejumlah 94 perkara.
Sengketa suara antar partai berarti sebuah partai merasa jumlah suara mereka diambil oleh partai lain. Kemudian, sengketa kesalahan KPU menyoal tentang kesalahan KPU dalam proses hitung dan rekapitulasi suara.
Terakhir, sengketa internal partai yang muncul karena sistem pemilu daftar terbuka. Ini adalah konsekuensi pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Di satu sisi partai memiliki banyak caleg, namun di sisi lain membuka ruang sengketa dalam satu partai.
Partai dengan jumlah sengketa internal terbanyak adalah Gerindra dengan 32 perkara, Golkar dengan 22 perkara, dan Demokrat dengan 13 perkara.
Pada Pemilu 2014 terdapat 902 permohonan PHPU dengan jumlah pengajuan tingkat pileg DPRD Kabupaten/Kota terbanyak yaitu 461 perkara. Disusul dengan tingkat DPR sebanyak 225 perkara, tingkat DPRD Provinsi 181 perkara, dan tingkat DPD sebanyak 34 perkara. Hanya ada satu permohonan di tingkat pilpres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Jumlah permohonan turun signifikan. Ada 900 lebih perkara perselisihan (tahun 2014), penurunan 300 perkara," kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi Analisis Permohonan Pileg 2019, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.
Sengketa terbanyak Pemilu 2019 terdapat pada tingkat anggota DPRD Kab/Kota dengan jumlah 384 perkara. Kemudian disusul dengan perselisihan anggota DPR sebanyak 139 perkara dan anggota DPRD Provinsi dengan 111 perkara. Terakhir, ada sembilan perkara untuk pemilihan anggota DPD.
PDI Perjuangan adalah partai dengan pengajuan perselisihan terbanyak dengan total 112 perkara. Kedua adalah Gerindra dengan 72 perkara dan ketiga adalah NasDem dengan 63 perkara. Partai baru PSI berada di posisi buntut dengan mengajukan empat perkara.
(Baca juga: NasDem Optimistis Lolos Putusan Dismissal)
Fadli menuturkan sengketa legislatif dibagi dalam tiga bentuk. Pertama, sengketa suara antar partai sebanyak 243 perkara, disusul sengketa mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU sebanyak 260 perkara. Terakhir, sengketa suara internal partai politik sejumlah 94 perkara.
Sengketa suara antar partai berarti sebuah partai merasa jumlah suara mereka diambil oleh partai lain. Kemudian, sengketa kesalahan KPU menyoal tentang kesalahan KPU dalam proses hitung dan rekapitulasi suara.
Terakhir, sengketa internal partai yang muncul karena sistem pemilu daftar terbuka. Ini adalah konsekuensi pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Di satu sisi partai memiliki banyak caleg, namun di sisi lain membuka ruang sengketa dalam satu partai.
Partai dengan jumlah sengketa internal terbanyak adalah Gerindra dengan 32 perkara, Golkar dengan 22 perkara, dan Demokrat dengan 13 perkara.
Pada Pemilu 2014 terdapat 902 permohonan PHPU dengan jumlah pengajuan tingkat pileg DPRD Kabupaten/Kota terbanyak yaitu 461 perkara. Disusul dengan tingkat DPR sebanyak 225 perkara, tingkat DPRD Provinsi 181 perkara, dan tingkat DPD sebanyak 34 perkara. Hanya ada satu permohonan di tingkat pilpres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
