Kubu Prabowo Dianggap Tak Paham Dana Kampanye
Ketua Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyampaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Kubu calon presiden (capres) Prabowo Subianto dianggap tak paham dengan mekanisme pelaporan dana kampanye. Hal ini diungkapkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menanggapi salah satu poin gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan Jokowi menyumbang untuk dana kampanye Rp19,5 miliar.
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menilai tim hukum 02 cenderung mencari-cari kesalahan. Mereka dinilai melupakan substansi pokok bila sengketa yang diajukan ke MK seharusnya memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilihan presiden (pilpres).
"Tim hukum 02 seharusnya paham bahwa rekening dana kampanye dibuka atas nama capres dan cawapres (calon wakil presiden)," kata Hasto, Minggu, 16 Juni 2019.
Bantuan dana bagi tim kampanye daerah (TKD) dilakukan melalui rekening dana kampanye tersebut. Alhasil, dana otomatis terkirim dan dicatatkan TKD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sebagai transfer dari rekening atas nama pasangan calon (paslon).
"Ini yang tidak dipahami tim hukum 02 sehingga dikesankan sebagai bantuan dari paslon melebihi ketentuan," tegas Hasto.
Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan gugatan ke MK seharusnya dengan dalil hukum yang matang, dilengkapi bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan berpengaruh signifikan terhadap hasil. Tim hukum 02, imbuh dia, lebih banyak menyampaikan wacana dan keluar dari substansi pokok tanpa dilengkapi dengan bukti material.
Untuk itu, ia meyakini ditinjau dari substansi hukum, MK akan sangat sulit mengabulkan gugatan tersebut karena minimnya alat bukti. "Sudah saatnya tim kampanye paslon 02 dan tim hukumnya menyadari realitas pilihan rakyat yang berdaulat."
Laporan paslon
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyatakan pihaknya tidak menemukan adanya sumbangan Rp19,5 miliar dari Jokowi. "Oh enggak, itu kan laporan dari mereka yang di-upload ke kita punya website. Itu kan miliknya mereka yang di-upload ke kita," ujar Fritz di Jakarta, Jumat, 14 Juni.
Ia mengaku Bawaslu hanya bertugas mengecek penerimaan maupun pengeluaran laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kami kan cuma mengecek LPPDK itu apakah dana yang masuk dan keluar ada buktinya. Itu untuk mengetahui siapa yang mengirim, sumbernya dari mana. Itu peran dari LPPDK tersebut," jelas Fritz.
Baca: Suguhkan Data Signifikan kepada Hakim
LPPDK yang diterima Bawaslu, imbuh dia, berasal dari setiap paslon. Hal serupa terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Iya kita menerima LPPDK dari paslon masing-masing," jelas dia.
Meski demikian, Bawaslu belum mengungkapkan siapa pihak yang mengunggah temuan itu ke situs Bawaslu. Namun, sesuai hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), kedua paslon dinyatakan patuh dalam pengelolaan LPPDK.
Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mempersoalkan hal tersebut saat membacakan gugatan di MK. Ia menyebut, di dalam situs Bawaslu, berdasarkan data penerimaan yang dihimpun sejak 23 September 2018 hingga 25 April 2019, Jokowi menyumbang Rp19,5 miliar dan Ma'ruf Amin Rp50 juta. (Melalusa Susthira K)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menilai tim hukum 02 cenderung mencari-cari kesalahan. Mereka dinilai melupakan substansi pokok bila sengketa yang diajukan ke MK seharusnya memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilihan presiden (pilpres).
"Tim hukum 02 seharusnya paham bahwa rekening dana kampanye dibuka atas nama capres dan cawapres (calon wakil presiden)," kata Hasto, Minggu, 16 Juni 2019.
Bantuan dana bagi tim kampanye daerah (TKD) dilakukan melalui rekening dana kampanye tersebut. Alhasil, dana otomatis terkirim dan dicatatkan TKD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sebagai transfer dari rekening atas nama pasangan calon (paslon).
"Ini yang tidak dipahami tim hukum 02 sehingga dikesankan sebagai bantuan dari paslon melebihi ketentuan," tegas Hasto.
Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan gugatan ke MK seharusnya dengan dalil hukum yang matang, dilengkapi bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan berpengaruh signifikan terhadap hasil. Tim hukum 02, imbuh dia, lebih banyak menyampaikan wacana dan keluar dari substansi pokok tanpa dilengkapi dengan bukti material.
Untuk itu, ia meyakini ditinjau dari substansi hukum, MK akan sangat sulit mengabulkan gugatan tersebut karena minimnya alat bukti. "Sudah saatnya tim kampanye paslon 02 dan tim hukumnya menyadari realitas pilihan rakyat yang berdaulat."
Laporan paslon
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyatakan pihaknya tidak menemukan adanya sumbangan Rp19,5 miliar dari Jokowi. "Oh enggak, itu kan laporan dari mereka yang di-upload ke kita punya website. Itu kan miliknya mereka yang di-upload ke kita," ujar Fritz di Jakarta, Jumat, 14 Juni.
Ia mengaku Bawaslu hanya bertugas mengecek penerimaan maupun pengeluaran laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kami kan cuma mengecek LPPDK itu apakah dana yang masuk dan keluar ada buktinya. Itu untuk mengetahui siapa yang mengirim, sumbernya dari mana. Itu peran dari LPPDK tersebut," jelas Fritz.
Baca: Suguhkan Data Signifikan kepada Hakim
LPPDK yang diterima Bawaslu, imbuh dia, berasal dari setiap paslon. Hal serupa terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Iya kita menerima LPPDK dari paslon masing-masing," jelas dia.
Meski demikian, Bawaslu belum mengungkapkan siapa pihak yang mengunggah temuan itu ke situs Bawaslu. Namun, sesuai hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), kedua paslon dinyatakan patuh dalam pengelolaan LPPDK.
Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mempersoalkan hal tersebut saat membacakan gugatan di MK. Ia menyebut, di dalam situs Bawaslu, berdasarkan data penerimaan yang dihimpun sejak 23 September 2018 hingga 25 April 2019, Jokowi menyumbang Rp19,5 miliar dan Ma'ruf Amin Rp50 juta. (Melalusa Susthira K)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
