Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan demokrasi tidak bisa berjalan tanpa nomokrasi. Keduanya di mana demokrasi bermakna kedaulatan rakyat dan nomokrasi sebagai kedaulatan hukum harus jalan beriringan.
Hal ini disampaikan
Mahfud ketika membeberkan daftar penyakit pemilu. Di antaranya hoaks dan fitnah.
"Harus diingat Pemilu adalah ekspresi demokrasi. Dan demokrasi akan menjadi liar, merusak masyarakat, kalau tidak ada nomokrasi," kata Mahfud MD dalam diskusi sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam, Selasa, 8 Agustus 2023.
Baca juga:
Mahfud MD Sebut 56% Masyarakat Khawatir Polarisasi Dampak Pemilu Kembali Terjadi
Mahfud menegaskan pihaknya tidak akan diam kepada pihak-pihak yang bermain-main di demokrasi ini. Pasalnya siapapun tidak bisa mengatasnamakan demokrasi dan HAM untuk melakukan hal-hal yang merusak kehidupan bangsa dan negara seperti melancarkan fitnah dan mencaci-maki.
"Ingat bahwa pendiri negara kita sejak awal mengatakan demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini. Harus ada temannya demokrasi, yaitu nomokrasi. Oleh sebab itu, ada kedaulatan rakyat dan ada negara hukum. Itu selalu beriringan di mana-mana. Demokrasi kita kembangkan sebaik-baiknya, nomokrasi kita tegakkan selurus-lurusnyanya," beber Mahfud.
Di sisi lain, Pengamat Politik Rocky Gerung dilaporkan ke kepolisian. Semula dilaporkan atas tuduhan penghinaan Presiden Jokowi kemudian bergeser menjadii penyebaran hoaks.
Rocky mengaku dirinya sedang menjaga demokrasi sehingga tidak salah menyampaikan kalimat yang dinilai sebuah penghinaan. Rocky meminta maaf ketika kalimatnya membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DHI))