KPK Gandeng KPU sampai Kominfo untuk Bersihkan Pemilu dari Politik Uang
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan tidak ada politik uang dalam Pemilu 2024. Mereka konsisten mau menghajar serangan fajar.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut bantuan dari semua pihak penting guna mencegah adanya praktik jual beli suara dalam Pemilu 2024. Nasib Indonesia tidak boleh digadaikan dengan uang.
"Saya titipkan kepada para partai politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia," kata Firli di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023.
Firli juga menegaskan pencegahan jual beli suara penting. Partai politik diajak konsisten agar pesta demokrasi berjalan dengan bersih dan adil.
"Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024," ucap Firli.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana meminta semua pihak yang digandeng konsisten menyuarakan penolakan jual beli suara. Sebab, politik uang merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.
"Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah ‘Serangan Fajar’ adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi," ucap Wawan.
Ketua KPU Hasyim Asyari turut meminta para partai politik tegas kepada kadernya untuk menolak praktik jual beli suara. Kampanye 'hajar serangan fajar' harus dijadikan pedoman untuk menjadikan pemilu berjalan dengan semestinya.
"Hasil kajian dan temuan KPK yang rekomendatif kepada Parpol, saya kira menjadi pedoman (bagaimana) Parpol untuk menggerakan pemilih ke TPS dengan tidak menggunakan uang. Ini harus menjadi gerakan bersama," ucap Hasyim.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap rencana sosialisasi gabungan ini merupakan harapan baik dalam memastikan pemilu bersih. Semua pihak yang bergabung diharap konsisten.
"Kami harap program ini terus dikerjakan bersama-sama KPK, KPU, Bawaslu. Kami harap hal ini yang akan menjadi perjuangan bersama menegakan demokrasi di Indonesia," ujar Rahmat.
Dirjen Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong bakal membantu KPK menyebarkan informasi penolakan kampanye politik dengan masif. Masyarakat wajib didoktrin agar bisa tegas menolak pemberian calon pejabat.
"Kominfo akan menggunakan seluruh kanal yang dimiliki. Kita akan kerahkan videotron seluruh K/L/PD. Kita akan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan WA blast kepada masyarakat sehingga kita bisa kampanyekan dengan masif ke seluruh masyarakat, ke seluruh pelosok Indonesia," tegas Usman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut bantuan dari semua pihak penting guna mencegah adanya praktik jual beli suara dalam Pemilu 2024. Nasib Indonesia tidak boleh digadaikan dengan uang.
"Saya titipkan kepada para partai politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia," kata Firli di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023.
Firli juga menegaskan pencegahan jual beli suara penting. Partai politik diajak konsisten agar pesta demokrasi berjalan dengan bersih dan adil.
"Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024," ucap Firli.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana meminta semua pihak yang digandeng konsisten menyuarakan penolakan jual beli suara. Sebab, politik uang merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.
"Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah ‘Serangan Fajar’ adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi," ucap Wawan.
| Baca juga: KPK Ajak Masyarakat Hajar 'Serangan Fajar' |
Ketua KPU Hasyim Asyari turut meminta para partai politik tegas kepada kadernya untuk menolak praktik jual beli suara. Kampanye 'hajar serangan fajar' harus dijadikan pedoman untuk menjadikan pemilu berjalan dengan semestinya.
"Hasil kajian dan temuan KPK yang rekomendatif kepada Parpol, saya kira menjadi pedoman (bagaimana) Parpol untuk menggerakan pemilih ke TPS dengan tidak menggunakan uang. Ini harus menjadi gerakan bersama," ucap Hasyim.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap rencana sosialisasi gabungan ini merupakan harapan baik dalam memastikan pemilu bersih. Semua pihak yang bergabung diharap konsisten.
"Kami harap program ini terus dikerjakan bersama-sama KPK, KPU, Bawaslu. Kami harap hal ini yang akan menjadi perjuangan bersama menegakan demokrasi di Indonesia," ujar Rahmat.
Dirjen Informasi dan Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong bakal membantu KPK menyebarkan informasi penolakan kampanye politik dengan masif. Masyarakat wajib didoktrin agar bisa tegas menolak pemberian calon pejabat.
"Kominfo akan menggunakan seluruh kanal yang dimiliki. Kita akan kerahkan videotron seluruh K/L/PD. Kita akan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan WA blast kepada masyarakat sehingga kita bisa kampanyekan dengan masif ke seluruh masyarakat, ke seluruh pelosok Indonesia," tegas Usman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
