Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai anggota DPD tak etis merangkap jabatan. Ia harus benar-benar mengurusi daerah pemilihan tanpa diganggu urusan politik.

"Dari segi etika kok harus memaksakan bahwa jabatan pimpinan DPD dibagi dua, sedangkan kaidahnya belum ada. Sebagai substitusi daerah, (anggota DPD) wujudnya individual tidak mewakili politik tertentu. Benar-benar gugus daerah," kata Bagir dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2019.

Baca: Kenegarawanan OSO Ditunggu

Anggota DPD, terang dia, harus memahami pencalonannya sebagai individu. Polemik yang muncul akibat Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) enggan melepas jabatan politik seharusnya tak perlu terjadi.

"Dia adalah sebagai urusan daerah dan mewakili daerah yang tata cara pencalonannya individual," ucap Bagir.

Baca: KPU: OSO Tetap Harus Mundur

Bagir heran ada pihak yang memaksakan memegang dua tanggung jawab. Mengurusi daerah pemilihan, menurutnya, tak semudah yang terlihat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Aturan ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Belakangan ada pihak yang menggugat putusan itu ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OJE))