Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut saksi Partai Golkar dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif tak logis. Saksi Partai Golkar tak bisa menyebut pasti kapan proses rekapitulasi suara dimulai.

Kejadian ini berawal saat hakim MK, Arief Hidayat, bertanya kepada Agus Pudji Basuki kapan proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dimulai. Agus merupakan saksi Partai Golkar di Kota Surabaya.

"Di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) 4 Mei 2019," kata Agus di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

Baca: Para Hakim MK Larang Kesaksian Konon Kabarnya

Arief kemudian mengonfirmasi lagi pernyataan Agus. Sebab informasi yang diterima hakim, 4 Mei merupakan hari KPU menyelesaikan proses rekap.

"Hanya satu hari itu?" tanya Arief.

Agus mengiyakan pertanyaan Arief. Dia yakin proses rekapitulasi untuk enam kelurahan selesai dalam satu malam.

Arief tak puas dengan penjelasan Agus. Arief menilai tak logis jika rekap di tingkat kecamatan selesai dalam satu malam.

"Hebat, orang Surabaya hebat-hebat, 500 TPS direkap dalam satu hari, padahal tadi Jember bisa empat hari. Ini bagaimana ini, enggak logis ini," tegas Arief.

Agus belakangan mengaku dirinya lupa kapan tanggal dimulainya proses rekap. Arief kemudian meminta saksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan.

Anggota KPU Kota Surabaya, Muhammad Kholid Asyaddulloh, mengatakan proses rekapitukasi Kecamatan Sawahan dimulai 20 April hingga 4 Mei 2019. Jumlah yang direkap mencapai 562 TPS.

"Nah gitu, jadi dimulai tanggal 20 April selesainya tanggal 4 Mei. Kalau di tanggal 4 Mei langsung selesai seluruhnya PPK Sawahan, itu namanya Bandung Bondowoso itu. Kayak bangun Candi Prambanan selesai dalam satu malam," ujar Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OJE))