Para hakim MK Larang Kesaksian Konon Kabarnya
Hakim MK, I Dewa Gede Palguna (dua dari kanan). Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan 122 perkara lolos ke tahapan sidang selanjutnya terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Legislatif 2019. Mulai hari ini, perkara-perkara tersebut masuk ke agenda pemeriksaan saksi dan ahli.
Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, berharap para saksi yang dihadirkan pemohon menjelaskan sesuai fakta yang sebenarnya.
"Seperti bunyi sumpahnya (para saksi), terangkanlah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami sendiri, jangan yang terangkan konon kabarnya. Yang 'konon kabarnya' tidak memiliki nilai pembuktian Mahkamah Konstitusi atau yang disebut testimonium de auditu, yakni kesaksian yang hanya 'dengar-dengar'," jelas Palguna di Gedung MK, Jakarta, kemarin.
Sesuai jadwal yang ditetapkan, hari ini akan ada 22 perkara yang disidangkan MK. Sidang dibagi dalam tiga panel. Menurut Palguna, satu pemohon diperbolehkan mengajukan tiga saksi dan satu ahli. Hal itu juga diberlakukan untuk termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tapi kalau kalian pelajari itu, ahli apa yang mau (ditunjuk), kalau misalnya permohonan itu (soal) angka-angka? Makanya secara bergurau, sering kami katakan, ya Anda mau mengajukan itu hak, kami tidak bisa melarang. Tapi kalau menghitung angka-angka kecuali Anda curiga bahwa nilai matematika hakim konstitusi itu lemah sekali, ya bolehlah," papar Palguna.
Palguna mengingatkan, MK dalam persidangan sengketa hasil pemilu lebih mengutamakan alat bukti ketimbang saksi. Beda halnya dengan perkara pidana. Hal itu berbeda dengan pada sidang perkara pidana, di situ keterangan tersangka atau terdakwa lebih diutamakan.
"Jadi, kalau boleh meminjam istilahnya Prof Eddie, itu saksi itu sesungguhnya secondary evidence. Jadi, tambahan untuk menguatkan bukti dokumen yang ada," tandas Palguna.
KPU tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk menghadapi sidang lanjutan PHPU Pileg 2019. Menurut komisioner KPU Hasyim Asy'ari, saksi atau ahli yang dihadirkan bisa menyesuaikan dinamika.
Yang terpenting bagi KPU, kata Hasyim, ialah memantau langsung pemeriksaan saksi dari pemohon agar bisa tepat mendatangkan saksi untuk membantah dalil dari pemohon. Bila tidak diperlukan, bisa saja saksi atau ahli dari termohon tidak dihadirkan.
"KPU sejak pekan lalu sudah konsolidasi dengan tim lawyer dan KPU provinsi untuk memperhatikan hal ini. Sekiranya diperlukan saksi untuk hadir memberikan keterangan, itu H-1 harus didaftarkan," ungkap Hasyim.
Tiga saksi
Dalam sidang kemarin, MK meloloskan perkara yang diajukan Partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2. Ketua Badan Advokasi Hukum NasDem Taufik Basari mengatakan sidang selanjutnya untuk perkara tersebut dijadwalkan pada 29 Juli 2019.
"Untuk di Dapil II DKI akan kami siapkan tiga orang saksi dan satu orang ahli. Untuk saksi dan ahli belum bisa kita sampaikan (namanya)," ujar Taufik.
Dalam sidang pembacaan putus-an sela, kemarin, selain meloloskan 122 perkara, majelis hakim MK menetapkan 58 perkara tidak dapat dilanjutkan. Adapun sebanyak 80 perkara akan diumumkan nasibnya saat putusan. (Media Indonesia)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, berharap para saksi yang dihadirkan pemohon menjelaskan sesuai fakta yang sebenarnya.
"Seperti bunyi sumpahnya (para saksi), terangkanlah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami sendiri, jangan yang terangkan konon kabarnya. Yang 'konon kabarnya' tidak memiliki nilai pembuktian Mahkamah Konstitusi atau yang disebut testimonium de auditu, yakni kesaksian yang hanya 'dengar-dengar'," jelas Palguna di Gedung MK, Jakarta, kemarin.
Sesuai jadwal yang ditetapkan, hari ini akan ada 22 perkara yang disidangkan MK. Sidang dibagi dalam tiga panel. Menurut Palguna, satu pemohon diperbolehkan mengajukan tiga saksi dan satu ahli. Hal itu juga diberlakukan untuk termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tapi kalau kalian pelajari itu, ahli apa yang mau (ditunjuk), kalau misalnya permohonan itu (soal) angka-angka? Makanya secara bergurau, sering kami katakan, ya Anda mau mengajukan itu hak, kami tidak bisa melarang. Tapi kalau menghitung angka-angka kecuali Anda curiga bahwa nilai matematika hakim konstitusi itu lemah sekali, ya bolehlah," papar Palguna.
Palguna mengingatkan, MK dalam persidangan sengketa hasil pemilu lebih mengutamakan alat bukti ketimbang saksi. Beda halnya dengan perkara pidana. Hal itu berbeda dengan pada sidang perkara pidana, di situ keterangan tersangka atau terdakwa lebih diutamakan.
"Jadi, kalau boleh meminjam istilahnya Prof Eddie, itu saksi itu sesungguhnya secondary evidence. Jadi, tambahan untuk menguatkan bukti dokumen yang ada," tandas Palguna.
KPU tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk menghadapi sidang lanjutan PHPU Pileg 2019. Menurut komisioner KPU Hasyim Asy'ari, saksi atau ahli yang dihadirkan bisa menyesuaikan dinamika.
Yang terpenting bagi KPU, kata Hasyim, ialah memantau langsung pemeriksaan saksi dari pemohon agar bisa tepat mendatangkan saksi untuk membantah dalil dari pemohon. Bila tidak diperlukan, bisa saja saksi atau ahli dari termohon tidak dihadirkan.
"KPU sejak pekan lalu sudah konsolidasi dengan tim lawyer dan KPU provinsi untuk memperhatikan hal ini. Sekiranya diperlukan saksi untuk hadir memberikan keterangan, itu H-1 harus didaftarkan," ungkap Hasyim.
Tiga saksi
Dalam sidang kemarin, MK meloloskan perkara yang diajukan Partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2. Ketua Badan Advokasi Hukum NasDem Taufik Basari mengatakan sidang selanjutnya untuk perkara tersebut dijadwalkan pada 29 Juli 2019.
"Untuk di Dapil II DKI akan kami siapkan tiga orang saksi dan satu orang ahli. Untuk saksi dan ahli belum bisa kita sampaikan (namanya)," ujar Taufik.
Dalam sidang pembacaan putus-an sela, kemarin, selain meloloskan 122 perkara, majelis hakim MK menetapkan 58 perkara tidak dapat dilanjutkan. Adapun sebanyak 80 perkara akan diumumkan nasibnya saat putusan. (Media Indonesia)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
BERITA TERKAIT
