Bawaslu Berharap Tak Ada Penolakan Kampanye
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Penolakan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden di beberapa daerah beberapa kali terjadi di masa kampanye. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja berharap peristiwa serupa itu tak terjadi saat kampanye rapat umum terbuka.
"Tidak ada kemudian paslon A (atau) paslon B, atau parpol A dan parpol B kemudian di larang kampanye di suatu daerah," kata Bagja di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2019.
Bawaslu telah berkoordinasi dengan kepolisian mencegah insiden serupa itu terjadi. Bagja pun mengingatkan para pasangan calon dan partai politik mengurus surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye.
Sehingga, polisi bisa mengamankan kampanye yang akan dilakukan pasangan calon dan partai politik. Hal itu dipercaya bakal membuat kampanye paslon berjalan lancar.
"Teman-teman kepolisian bisa membuat aman tempat (kampanye) tersebut," pungkas Bagja.
Rapat umum akan dilaksanakan 21 hari jelang masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019. KPU menetapkan sistem zonasi selama masa rapat umum atau kampanye terbuka.
Pemberlakuan sistem zonasi pada metode kampanye rapat umum dirancang untuk membedakan jadwal kampanye peserta pemilu sehingga tidak mungkin peserta pemilu berkampanye di dua zona di hari yang sama.
Zona A meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Zona B meliputi: Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
"Tidak ada kemudian paslon A (atau) paslon B, atau parpol A dan parpol B kemudian di larang kampanye di suatu daerah," kata Bagja di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2019.
Bawaslu telah berkoordinasi dengan kepolisian mencegah insiden serupa itu terjadi. Bagja pun mengingatkan para pasangan calon dan partai politik mengurus surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye.
Sehingga, polisi bisa mengamankan kampanye yang akan dilakukan pasangan calon dan partai politik. Hal itu dipercaya bakal membuat kampanye paslon berjalan lancar.
"Teman-teman kepolisian bisa membuat aman tempat (kampanye) tersebut," pungkas Bagja.
Rapat umum akan dilaksanakan 21 hari jelang masa tenang, tepatnya 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019. KPU menetapkan sistem zonasi selama masa rapat umum atau kampanye terbuka.
Pemberlakuan sistem zonasi pada metode kampanye rapat umum dirancang untuk membedakan jadwal kampanye peserta pemilu sehingga tidak mungkin peserta pemilu berkampanye di dua zona di hari yang sama.
Zona A meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Zona B meliputi: Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
BERITA TERKAIT
