KPU Diminta Mampu Tepis Tudingan Pelanggaran Pileg
Ilustrasi KPU. Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan mampu menepis berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU perlu alat bukti dan jawaban yang kuat mematahkan dalil-dalil pihak pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019.
"Jawaban dari KPU atas permohonan pemohon dengan menyajikan kronologis yang baik soal kerja-kerja yang sudah mereka lakukan, yang kronologis kerja mereka ditopang dengan alat bukti yang kuat," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi Medcom.id, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
Titi mengatakan KPU harus mengkonsolidasikan alat bukti, data, dan fakta yang kuat. Hal itu bertujuan menunjukkan KPU bekerja sesuai kapasitas sebagai penyelenggara pemilu.
"Berbagai alat bukti dokumen, saksi, ahli bila diperlukan itu sudah bisa dipersiapkan untuk kepentingan persidangan," ucap Titi.
Baca: KPU Bahas Sengketa Pileg Siang Nanti
Ia menegaskan, rangkaian PHPU Pileg menjadi momen membuktikan kredibilitas, integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU sebagai pihak termohon, mampu meyakinkan majelis hakim MK bahwa tidak memanipulasi hasil pemilu.
"KPU dalam hal ini harus bisa menyiapkan keterangan yang betul-betul menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan berkaitan dengan tugas pengawasan dan penegakan hukum, berkenaan dengan pokok perselisihan yang dimohonkan," tegas Titi.
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan PHPU pileg pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Sementara pembacaan putusan hasil PHPU pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Hakim MK akan dibagi menjadi tiga panel dalam persidangan PHPU pileg. Para hakim dipastikan tidak menangani perkara dari daerah asal sang pengadil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Jawaban dari KPU atas permohonan pemohon dengan menyajikan kronologis yang baik soal kerja-kerja yang sudah mereka lakukan, yang kronologis kerja mereka ditopang dengan alat bukti yang kuat," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi Medcom.id, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.
Titi mengatakan KPU harus mengkonsolidasikan alat bukti, data, dan fakta yang kuat. Hal itu bertujuan menunjukkan KPU bekerja sesuai kapasitas sebagai penyelenggara pemilu.
"Berbagai alat bukti dokumen, saksi, ahli bila diperlukan itu sudah bisa dipersiapkan untuk kepentingan persidangan," ucap Titi.
Baca: KPU Bahas Sengketa Pileg Siang Nanti
Ia menegaskan, rangkaian PHPU Pileg menjadi momen membuktikan kredibilitas, integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU sebagai pihak termohon, mampu meyakinkan majelis hakim MK bahwa tidak memanipulasi hasil pemilu.
"KPU dalam hal ini harus bisa menyiapkan keterangan yang betul-betul menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan berkaitan dengan tugas pengawasan dan penegakan hukum, berkenaan dengan pokok perselisihan yang dimohonkan," tegas Titi.
MK menjadwalkan persidangan pendahuluan PHPU pileg pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Sementara pembacaan putusan hasil PHPU pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Hakim MK akan dibagi menjadi tiga panel dalam persidangan PHPU pileg. Para hakim dipastikan tidak menangani perkara dari daerah asal sang pengadil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
