Suasana Mahkamah Konstitusi, Kamis, 23 Mei 2019. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Suasana Mahkamah Konstitusi, Kamis, 23 Mei 2019. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

PKS Menggugat ke MK Perjuangkan Kursi di Sumut

Pemilu sengketa pileg pemilu serentak 2019
Fachri Audhia Hafiez • 23 Mei 2019 11:49
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di tingkat DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan terkait perselisihan hasil pemilihan DPRD Tebing Tinggi III dan Langkat II Sumatera Utara.
 
Kuasa hukum PKS Irwansyah menjelaskan permohonan gugatan yang dilayangkan PKS untuk Tebing Tinggi III menyangkut kesalahan pengisian formulir C1 pleno. Kemudian rekapitulasi penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Dapil Tebing Tinggi III.
 
"Sedangkan di Langkat II menyoal 200 suara Golkar dialihkan ke Partai Bulan Bintang. Sehingga berdasarkan metode sainte lague (metode menentukan jumlah kursi) suara ke kursi yang digunakan saat ini menyebabkan suara PKS tidak mencukupi untuk memeroleh kursi,” kata Irwansyah dikutip dari laman resmi MK, Kamis, 23 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(Baca juga:MK Prioritaskan Penyelesaian Sengketa Pileg)
 
PKS juga mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Deviyanti Dwiningsih selaku kuasa hukum PKS menyatakan, saksi daerah pemilihan Kabupaten Kubu Raya II melakukan kesalahan input data perolehan suara kursi calon legislatif DPRD Kalimantan Barat.
 
“Ada salah pencatatan penulisan oleh saksi pada saat penghitungan di tempat pemungutan suara. Harusnya jumlah partai di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditaruh 19 suara, tapi jumlahnya naik dua kali lipat menjadi 38 suara. Ini mengakibatkan selisih suara PKS berkurang dan tidak meraih lima kursi yang kemungkinan mendapat jatah kursi wakil ketua DPRD,” ujar Deviyanti.
 
Pantauan Medcom.id sejumlah orang terus berdatangan ke bagian penerimaan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif di MK. Namun, mereka yang datang sebagian besar hanya berkonsultasi terkait perkara, di antaranya dari DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif