Jakarta: Mahmakah Konstitusi (MK) menempatkan penyelesaian sengketa pemilihan legislatif (pileg) sebagai prioritas. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait.

"Karena kan nanti setelah terpilih anggota legislatif, presiden dilantik di depan itu (anggota legislatif)," kata Wakil Ketua MK Aswanto, di Gedung MK, Selasa, 26 Maret 2019.

Menurut dia, sengketa pileg lebih banyak terjadi dibandingkan dengan pemilihan presiden. Namun klaim Aswanto, penyelesaian sengketa pileg cenderung lebih cepat ketimbang kategori pemilu lain.

Penilaian ini diungkap Aswanto berdasarkan pengalamannya di MK. Hakim konstitusi juga dikatakan berkomitmen menyelesaikan sengketa. Terutama dalam memeriksa dan mengadili secara profesional.

"Dan berusaha untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada semua pihak yang datang membawa sengketa," kata Aswanto.

Baca: MK Formulasikan Enam Aspek Permudah Laporan Sengketa Pemilu

Terpisah, Ketua MK, Anwar Usman menyebut peran MK termasuk dalam satu rangkaian dengan pihak lain untuk menyukseskan pemilu. Penyelesaian sengekat hasil pemilu merupakan salah satu kunci untuk menyajikan transparansi ke masyarakat.

"Bagaimana sengketa hasil pemilu yang muncul dapat diselesaikan dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, adil, dan bermartabat," ujar Anwar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))