Jakarta: Mahkamah Kontitusi (MK) bersiap menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Ketua MK Anwar Usman menyebut ada beberapa aspek yang telah dirumuskan untuk mempermudah pengajuan sengketa.

"Terdapat enam aspek untuk menggambarkan aspek kesiapan PHPU," kata Ketua MK Anwar Usman, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019.

Aspek pertama, yakni lima peraturan untuk mengkategorikan gugatan ke MK. Di antaranya terkait gugatan pemilihan di tingkat DPR RI, DPD RI dan presiden serta wakil presiden.

Kedua, Anwar menyebut MK telah melatih Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani PHPU 2019. Ia tak memerinci berapa jumlah tenaga terlatih yang diterjunkan, namun diharapkan mereka bisa memberikan layanan yang efektif dan profesional.

Baca: MK Siap Hadapi Sengketa Pemilu 2019

Aspek ketiga, yakni kesiapan sarana dan prasarana MK untuk memudahkan pemohon yang berperkara, sehingga kinerja MK untuk melayani para pemohon bisa maksimal. Keempat, Anwar menyebut pihaknya menyiapkan sistem informasi berbasis teknologi untuk mengedepankan akuntabilitas.

Masyarakat yang mencari keadilan bisa dengan mudah mengakses sistem tersebut. Dalam aspek kelima, MK telah melakukan bimbingan teknis sebanyak 40 kali pada pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik dan pengacara. "Proses perkara di mahkamah diharapkan  akan semakin lancar," sebut Anwar.

Keenam, ia menyebut MK menjamin transparansi penyelesaian sengketa. Proses ini akan dikawal dengan penuh integritas guna mewujudkan pemilu yang adil. "Diperlukan integritas moral dan ilmu para hakim konstitusi untuk menyelesaikan PHPU," ujar Anwar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))