Hakim Konstitusi dipimpin Anwar Usman (tengah) menunjukkan empat kontainer alat bukti dari Prabowo-Sandi dalam sidang lanjutan PHPU 2019. Foto: MI/Susanto.
Hakim Konstitusi dipimpin Anwar Usman (tengah) menunjukkan empat kontainer alat bukti dari Prabowo-Sandi dalam sidang lanjutan PHPU 2019. Foto: MI/Susanto.

Dalil Politik Uang Kenaikan Gaji Aparat Negara Ditolak

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Faisal Abdalla, Fachri Audhia Hafiez, Kautsar Widya Prabowo • 27 Juni 2019 15:30
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil dugaan politik uang (money politic) pada kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri, dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalil itu dinilai tak terbukti.
 
"Dalil pemohon (Prabowo-Sandi) tak beralasan," kata hakim MK Arief Hidayat di dalam ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
 
Arief menjelaskan dalam persidangan, pemohon tak merujuk definisi politik uang maupun vote buying yang dipakai. Alhasil, MK tak bisa memahami maksud kecurangan pemilihan umum (pemilu) yang dimaksud pemohon.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim MK menilai pemohon hanya menggunakan logikanya dan penalaran tanpa bisa memberikan bukti kecurangan ke persidangan. MK pun tak bisa menyatakan hal-hal yang didalilkan telah merugikan pemohon.
 
"Sangat tak mungkin Mahkamah membenarkan dalil pemohon," jelas dia.
 
Komisi Pemilih Umum (KPU) selaku termohon menegaskan Prabowo-Sandi tak bisa membuktikan hubungan tudingan ini terhadap perolehan suaranya. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga menekankan hal ini adalah kebijakan pemerintah.
 
Baca: Hakim Konstitusi Diyakini Objektif Memutus Perkara PHPU
 
Kebijakan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ini sudah disepakati pemerintah dengan DPR. Jokowi-Ma'ruf juga mengkritisi bila bukti dalil ini hanya berasal dari berita daring.
 
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku sudah berusaha mencegah PNS, tentara, dan polisi tidak netral dalam pemilu. Bawaslu sudah terus mengimbau aparat negara untuk menjaga netralitasnya.
 
Saksikan Pengucapan Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2019, LIVE melalui:
 
Medcom ID:video.medcom.id/streaming
 
YouTube Medcom ID:https://bit.ly/2RDLiiQ
Facebook Medcom ID:https://bit.ly/2RGthQW
 
Metrotvnews:medcom.id/live
YouTube Metrotvnews:https://bit.ly/2KFfzwQ
Facebook Metro TV:https://bit.ly/2RCFKVz
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif