Penuhi Panggilan MK, Airlanga: Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Medcom.id.
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Airlangga mengaku tak ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemanggilan tersebut.
Airlangg menyampaikan Presiden Jokowi hanya menyampaikan agar para menteri yang dipanggil menjelaskan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang dipanggil yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Itu tupoksi pemerintah, (presiden) mempersilakan untuk menjelaskan tupoksi pemerintah," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Dia menyampaikan memang sudah menjadi tupoksi dari pemerintah untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. Dia juga telah berkoordinasi dengan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya yang dipanggil MK.
"Tentu kalau di pemerintah kami sudah komunikasi (dengan beberapa menteri lain)," ungkap dia.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu juga menuturkan tidak ada permintaan spesifik dari MK terkait penjelasan apa yang perlu disampaikan pada 5 April 2024 mendatang. Dia tidak akan menyangkal atau menghindar apabila MK ingin membuka terkait penyaluran bansos yang masif pada pemilu lalu.
"Tentu hal yang menjadi tugas pemerintah, amanat undang-undang, pemerintah jalankan. Tidak ada (masalah). Saya tidak mempermasalahkan. Itu hanya undangan umum saja. Topiknya tidak disebutkan (bansos atau anggaran) seperti itu," ungkap dia.
Selain itu, Airlangga menyampaikan kehadirannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 diputuskan usai menerima undangan resmi dari MK. Undangan diterima pada Selasa, 2 April 2024.
"Insyaallah saya akan hadir. Undangan saya terima tadi malam," ujar dia
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
Airlangg menyampaikan Presiden Jokowi hanya menyampaikan agar para menteri yang dipanggil menjelaskan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang dipanggil yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Itu tupoksi pemerintah, (presiden) mempersilakan untuk menjelaskan tupoksi pemerintah," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Dia menyampaikan memang sudah menjadi tupoksi dari pemerintah untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan. Dia juga telah berkoordinasi dengan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya yang dipanggil MK.
"Tentu kalau di pemerintah kami sudah komunikasi (dengan beberapa menteri lain)," ungkap dia.
| Baca juga: Presiden Pastikan Menteri yang Dipanggil MK Bakal Hadir di Sidang Sengketa Pilpres |
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu juga menuturkan tidak ada permintaan spesifik dari MK terkait penjelasan apa yang perlu disampaikan pada 5 April 2024 mendatang. Dia tidak akan menyangkal atau menghindar apabila MK ingin membuka terkait penyaluran bansos yang masif pada pemilu lalu.
"Tentu hal yang menjadi tugas pemerintah, amanat undang-undang, pemerintah jalankan. Tidak ada (masalah). Saya tidak mempermasalahkan. Itu hanya undangan umum saja. Topiknya tidak disebutkan (bansos atau anggaran) seperti itu," ungkap dia.
Selain itu, Airlangga menyampaikan kehadirannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 diputuskan usai menerima undangan resmi dari MK. Undangan diterima pada Selasa, 2 April 2024.
"Insyaallah saya akan hadir. Undangan saya terima tadi malam," ujar dia
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
