Kubu Jokowi Optimistis Gugatan Prabowo-Sandiaga Ditolak
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin optimistis gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hasil Pilpres bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dinilai tak punya bukti-bukti kecurangan Pemilu yang kuat.
"Sangat optimis sekali (ditolak). Karena kan bukti yang disampaikan itu harus secara materiil," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan kepada Medcom.id, Senin, 27 Mei 2019.
Baca: BPN Dinilai Tak Siap Bertarung di MK
Irfan mengatakan, tudingan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), bukan hal sepele. Dengan begitu, pembuktiannya juga harus gamblang dan berkekuatan hukum kuat. Terlebih, selisih suara Jokowi dan Prabowo juga mencapai hampir 17 juta.
"Sehingga kebenarannya bukti-bukti, harus benar-benar, bukan berita yang ada di media sosial, atau komentar orang yang kepastiannya masih kita ragukan," ucap Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf itu.
Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK. Dari berkas gugatan yang diperoleh Medcom.id, bukti-bukti yang dilampirkan guna mendukung tudingan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu masih mengandalkan kliping berita media daring. Pola ini sejatinya pernah pula dilakukan saat mengajukan protes ke Bawaslu. Namun, Bawaslu memutuskan menolak gugatan tersebut.
Kubu Jokowi-Ma'ruf mengapresiasi keputusan BPN Prabowo-Sandiaga yang mengambil langkah menyelesaikan sengketa Pilpres ke MK. Langkah ini dianggap sesuai dengan jalur konstitusi yang ada dan menghormati Indonesia sebagai negara hukum. Irfan pun menyerahkan penuh kepada MK untuk menilai bukti-bukti tudingan kecurangan yang dilampirkan.
Baca: Bawaslu Menyiapkan Jajarannya Jadi Pihak Terkait di MK
"Apakah memenuhi unsur untuk diajukan sebagai barang bukti atau alat bukti. Sedangkan di Badan Pengawas Pemilu saja sudah ditolak," jelas Irfan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Sangat optimis sekali (ditolak). Karena kan bukti yang disampaikan itu harus secara materiil," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan kepada Medcom.id, Senin, 27 Mei 2019.
Baca: BPN Dinilai Tak Siap Bertarung di MK
Irfan mengatakan, tudingan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), bukan hal sepele. Dengan begitu, pembuktiannya juga harus gamblang dan berkekuatan hukum kuat. Terlebih, selisih suara Jokowi dan Prabowo juga mencapai hampir 17 juta.
"Sehingga kebenarannya bukti-bukti, harus benar-benar, bukan berita yang ada di media sosial, atau komentar orang yang kepastiannya masih kita ragukan," ucap Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf itu.
Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK. Dari berkas gugatan yang diperoleh Medcom.id, bukti-bukti yang dilampirkan guna mendukung tudingan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu masih mengandalkan kliping berita media daring. Pola ini sejatinya pernah pula dilakukan saat mengajukan protes ke Bawaslu. Namun, Bawaslu memutuskan menolak gugatan tersebut.
Kubu Jokowi-Ma'ruf mengapresiasi keputusan BPN Prabowo-Sandiaga yang mengambil langkah menyelesaikan sengketa Pilpres ke MK. Langkah ini dianggap sesuai dengan jalur konstitusi yang ada dan menghormati Indonesia sebagai negara hukum. Irfan pun menyerahkan penuh kepada MK untuk menilai bukti-bukti tudingan kecurangan yang dilampirkan.
Baca: Bawaslu Menyiapkan Jajarannya Jadi Pihak Terkait di MK
"Apakah memenuhi unsur untuk diajukan sebagai barang bukti atau alat bukti. Sedangkan di Badan Pengawas Pemilu saja sudah ditolak," jelas Irfan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
