Jakarta: Juru kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin Dedek Prayudi menilai visi misi jagoannya bentuk optimisme menyambut era bonus demografi. Jokowi dinilai memahami apa yang mesti dipersiapkan menghadapi era bonus demografi. 

Menurut Dedek, tantangan mendasar bonus demografi yakni pemberdayaan pemuda dan perempuan. Ia mencatat setidaknya ada lima poin visi misi petahana untuk menjawab dua tantangan itu. 

Misalnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah. Lalu, peningkatan kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan expansi badan-badan pelatihan. Kemudian, revitalisasi dan penguatan sentra-sentra digital dan membangun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) digital. 

"Tiga program tersebut akan mendorong peningkatan kualitas SDM pemuda kita, agar siap pakai, sesuai kebutuhan zaman dan kompetitif," kata Dedek di Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. 

Baca juga: Jokowi Tunggu Konsesi Besar Kembalikan Tanah

Jokowi juga punya program 'childcare' atau penitipan dan pengasuhan anak secara masif. Program ini diyakini akan mendorong kesetaraan kesempatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, petahana juga memiliki program-program modal usaha bagi perempuan seperti Mekaar, yang diperbesar jumlah penerimanya.

"Tentu pidato politik substantif dan penuh dengan gagasan konkret ini membuat orasi-orasi berapi-api kubu sebelah jadi terdengar minim substansi, jadul dan mengambang enggak jelas," ungkap mantan peneliti kebijakan United Nations Population Fund ini.

Program kartu pra kerja yang diluncurkan Jokowi juga dinilai langkah yang tepat. Pengamat ekonomi Syarkawi Rauf mengatakan, program ini bisa menjadi terobosan bagi generasi milenial yang baru saja lulus mencari kerja. 

Menurut Syarkawi, masalah yang dihadapi para angkatan kerja baru saat ini adalah adanya ketidaksesuain antara kemampuan yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dengan kebutuhan industri.

"Dengan adanya kartu prakerja ini disesuaikan antara kebutuhan industri dan keterampilan yang diperoleh saat menempuh pendidikan," kata Syarkawi. 

Ia mengatakan, pendidikan yang ada belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dengan apa yang dilakukan dunia pendidikan. Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018 itu menilai kartu prakerja bisa menjadi solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0. 

Baca juga: Tiga Kartu Sakti Anyar Dinilai Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

Tidak bisa dipungkiri, kata dia, kehadiran teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 akan mendisrupsi pasar tenaga kerja. Dengan kartu prakerja, milenial pencari kerja dapat memperoleh pelatihan agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di era disrupsi digital.

"Jadi kartu prakerja ini solusi bagi para milenial kita," ucap pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) itu.

Melalui kartu pra kerja, diharapkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari para angkatan kerja menjadi lebih singkat. Bagi Syarkawi, program ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan SDM Indonesia guna bersiap memasuki era bonus demografi.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang telah masif dilakukan pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM.  Hal ini agar pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berkesinambungan.

"Fokus pemerintah yang mulai bergeser dari infrastruktur menjadi pembangunan SDM akan memastikan bahwa dampak bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia maksimal dengan tersedianya SDM yang berkualitas," tutup Syarkawi. 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))