Tiga Kartu Sakti Anyar Dinilai Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berpidato di Konvensi Rakyat di Sentul. MI/M Irfan.
Jakarta: Calon Presiden RI nomor urut 01 Joko Widodo kembali meluncurkan tiga kartu pada Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Minggu (24/2). Kartu sakti terbaru itu akan diterapkan petahana jika menang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Adapun tiga kartu sakti yang diluncurkan Jokowi yaitu Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar untuk Perguruan Tinggi, dan Kartu Pra Kerja untuk Pendidikan Vokasi.
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Aria Bima menilai ketiga kartu sakti baru di atas merupakan kelanjutan dari program pemerintahan Jokowi. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing masyarakat.
"Ini tak lepas dari narasi besar agar Indonesia berdaya saing karena membangun indonesia yang lebih produktif," kata Aria di program Prime Talk Metro TV, Senin, 25 Februari 2019
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan upaya peningkatan daya saing tak lepas dari pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan papan. Hal itu dianggap menjadi titik dasar agar bisa menjadi bangsa yang maju.
"Kalau bangsa ini sehat dan berpendidikan, itu adalah sesuatu SDM strategis. Tidak hanya kalangan menengah ke atas. Tapi bagaimana melindungi segenap warga negara itu juga mewujudkan keinginan anak untuk bersekolah, melindungi daya beli masyarakat supaya terjangkau," ungkap dia.
Peluncuran tiga kartu itu disebut demi memenuhi agar masyarakat bisa mewujudkan cita-citanya. Jangan sampai kendala ekonomi menjadi penghalang putra dan putri bangsa menggapai mimpi.
"Pak Jokowi menceritakan saya dari keluarga miskin. Maksudnya bagaimana negara harus hadir agar melindungi cita-cita warga negaranya," ujar dia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mendukung program yang dicanangkan Jokowi. "Karena pendidikan, kesehatan dan pekerjaan itu harus dimiliki anak muda Indonesia," kata Agus.
Namun, Agus mengingatkan agar implementasi program ini diawasi. Jangan sampai, berbagai kasus yang ditemukan pada penerapan kartu sakti jilid pertama terulang kembali.
"Saya tidak perlu khawatir kalau e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) sudah lengkap. Karena dengan e-KTP bisa dimonitor. Kalau tidak sesuai, langsung diambil tindakan," pungkas Agus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
Adapun tiga kartu sakti yang diluncurkan Jokowi yaitu Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar untuk Perguruan Tinggi, dan Kartu Pra Kerja untuk Pendidikan Vokasi.
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Aria Bima menilai ketiga kartu sakti baru di atas merupakan kelanjutan dari program pemerintahan Jokowi. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing masyarakat.
"Ini tak lepas dari narasi besar agar Indonesia berdaya saing karena membangun indonesia yang lebih produktif," kata Aria di program Prime Talk Metro TV, Senin, 25 Februari 2019
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan upaya peningkatan daya saing tak lepas dari pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan papan. Hal itu dianggap menjadi titik dasar agar bisa menjadi bangsa yang maju.
"Kalau bangsa ini sehat dan berpendidikan, itu adalah sesuatu SDM strategis. Tidak hanya kalangan menengah ke atas. Tapi bagaimana melindungi segenap warga negara itu juga mewujudkan keinginan anak untuk bersekolah, melindungi daya beli masyarakat supaya terjangkau," ungkap dia.
Peluncuran tiga kartu itu disebut demi memenuhi agar masyarakat bisa mewujudkan cita-citanya. Jangan sampai kendala ekonomi menjadi penghalang putra dan putri bangsa menggapai mimpi.
"Pak Jokowi menceritakan saya dari keluarga miskin. Maksudnya bagaimana negara harus hadir agar melindungi cita-cita warga negaranya," ujar dia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mendukung program yang dicanangkan Jokowi. "Karena pendidikan, kesehatan dan pekerjaan itu harus dimiliki anak muda Indonesia," kata Agus.
Namun, Agus mengingatkan agar implementasi program ini diawasi. Jangan sampai, berbagai kasus yang ditemukan pada penerapan kartu sakti jilid pertama terulang kembali.
"Saya tidak perlu khawatir kalau e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) sudah lengkap. Karena dengan e-KTP bisa dimonitor. Kalau tidak sesuai, langsung diambil tindakan," pungkas Agus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
