Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan jika ada yang menyatakan kalau tanahnya diperlukan bakal dikembalikan kepada negara, dirinya siap menerima.
 
"Dengan senang hati, saya terima sehingga bisa tambah lagi dibagikan kepada rakyat," kata Jokowi dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 26 Feberuari 2019.
 
Meski demikian, dia menegaskan tidak akan memaksa sebab setiap hak yang diberikan pengusaha, investor, dan rakyat, kepastian hukumnya harus ada.
 
"Bukan memaksa karena kita juga tahu kepastian hukum harus ada. Setiap hak yang diberikan kepada investor, pengusaha, rakyat, kepastian hukumnya harus ada sehingga jika sudah diberikan HGU, ya memang hak guna usaha. Kalau diberikan HGB, itu hak guna bangunan yang ada jangka waktunya, jangan dilarikan ke mana-mana.''
 
Presiden menambahkan, sampai sekarang suda ada tanah yang diberikan dan konsesi kepada rakyat dengan luasan hingga 2,6 juta hektare. ''Ini akan kita teruskan baik untuk hak adat, masyarakat ulayat, masyarakat nelayan, dan petani.''
 
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Pramono Anung, menyebut pidato Jokowi soal individu pemilik konsensi lahan diminta mengembalikan kepada pemerintah tidak menyinggung pihak tertentu. Pidato itu merupakan imbauan kepada seluruh pihak.
 
"Konteksnya bersifat umum. Semacam imbauan kepada siapa pun untuk bersedia melakukan itu," kata Pramono.

Baca: Prabowo Ditantang Kembalikan Lahan

Menurut Pramono, imbauan itu tidak ditujukan secara khusus ke calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Imbauan itu juga berlaku untuk anggota tim kampanye Jokowi-Amin.
 
"Tentunya tidak spesifik ditujukan kepada seseorang, termasuk itu berlaku bagi tim kampanye Pak Jokowi sendiri yang mungkin kemudian atas hal tersebut berempati untuk itu," ungkap Menteri Sekretaris Kabinet itu.
 
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, dalam pidato tersebut terdapat pesan moral bahwa jelas ada 1% orang yang menguasai sekian banyak lahan di Indonesia. Apalagi, 1% orang itu tak dapat dimungkiri ialah elite-elite masa lalu.
 
Menurut Pramono, Jokowi yang bukan dari bagian masa lalu wajar menyampaikan pesan tersebut. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mengembalikan konsesi tanah, Jokowi selaku kepala negara akan membagikannya kepada rakyat.
 
"Jadi itu lebih kepada imbauan moralitas terhadap apa yang ada sekarang. Ini berlaku untuk siapa saja," tegas dia.
 
Dikritik
 
Pembagian sertifikat yang dilakukan Jokowi sebagai petahana memang sempat dikiritk pihak Prabowo. Namun, Pramono memastikan apa yang dilakukan Jokowi dan pemerintah selama ini dalam pembagian sertifikat tanah ialah murni untuk rakyat kecil.
 
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun meminta negara menulis surat kepada direksi perusahaan milik Prabowo jika membutuhkan pengembalian konsesi lahan.
 
"Soal tanah Mas Prabowo, silakan simak ulang ucapan beliau dalam debat. Jadi, kalau negara membutuhkan, silakan negara menulis surat kepada direksi perusahaan Prabowo. Lalu ikuti semua prosedur pengembalian konsesi yang diatur oleh negara. Kan negara sendiri yang mengatur," kata anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo, Dradjad Wibowo.
 
Dikatakan Dradjad, kepemilikan konsesi Prabowo dilakukan melalui prosedur yang sah. Ia menyebut pemanfaatan lahan milik Prabowo digunakan untuk kepentingan rakyat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((FZN))