Moeldoko: TNI-Polri Siap Jaga Sidang Putusan MK
Kepala Staf Presiden Moeldoko. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Jakarta: Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pasukan keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri siap menghadapi potensi ancaman saat sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilu presiden (pilpres) pada Kamis, 27 Juni 2019. TNI dan Polri sudah menyiagakan 40 ribu personel untuk menjaga sidang putusan besok.
Menurut Moeldoko, puluhan ribu aparat tersebut disiagakan untuk mengantisipasi adanya potensi aksi massa dengan perkiraan jumah sebesar 2.500-3.000 orang. Oleh karena itu, ia memperkirakan, keamanan besok masih dapat terkendali.
"Keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik ya, kekuatan TNI Polrinya cukup besar," kata Moeldoko ditemui di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan dirinya mengimbau agar para pendukung dan simpatisan paslon nomor urut 02 agar mengikuti perintah dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo telah meminta agar massa pendukungnya tidak turun ke jalan.
"Mohon diikuti imbauan itu. Pak Prabowo kan sudah mengimbau bertindak konstitusional, jangan turun ke lapangan, diselesaikan dengan cara yang baik," tutur dia.
Moeldoko menambahkan, aparat keamanan juga telah mengantisipasi adanya penyelundup di tengah-tengah massa. Sebab berdasarkan laporan dan pengamatan awal ada kelompok-kelompok teroris yang telah menyiapkan diri untuk masuk ke Jakarta.
"Kita sudah melihat itu, kita sudah kenali mereka. Jadi enggak usah khawatir," jelas dia.
Baca: Jelang Putusan MK, Kepolisian Perketat Keamanan di Stasiun
MK menjadwalkan pembacaan putusan pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30. MK juga telah melayangkan surat pemberitahuan jadwal sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Surat diberikan kepada peserta sidang.
Prabowo-Sandi sebelumnya menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
Baca: Potensi Kerusuhan di MK Minim
Mereka juga memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
Menurut Moeldoko, puluhan ribu aparat tersebut disiagakan untuk mengantisipasi adanya potensi aksi massa dengan perkiraan jumah sebesar 2.500-3.000 orang. Oleh karena itu, ia memperkirakan, keamanan besok masih dapat terkendali.
"Keamanan nasional saya pikir masih terkendali dengan baik ya, kekuatan TNI Polrinya cukup besar," kata Moeldoko ditemui di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan dirinya mengimbau agar para pendukung dan simpatisan paslon nomor urut 02 agar mengikuti perintah dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo telah meminta agar massa pendukungnya tidak turun ke jalan.
"Mohon diikuti imbauan itu. Pak Prabowo kan sudah mengimbau bertindak konstitusional, jangan turun ke lapangan, diselesaikan dengan cara yang baik," tutur dia.
Moeldoko menambahkan, aparat keamanan juga telah mengantisipasi adanya penyelundup di tengah-tengah massa. Sebab berdasarkan laporan dan pengamatan awal ada kelompok-kelompok teroris yang telah menyiapkan diri untuk masuk ke Jakarta.
"Kita sudah melihat itu, kita sudah kenali mereka. Jadi enggak usah khawatir," jelas dia.
Baca: Jelang Putusan MK, Kepolisian Perketat Keamanan di Stasiun
MK menjadwalkan pembacaan putusan pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30. MK juga telah melayangkan surat pemberitahuan jadwal sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Surat diberikan kepada peserta sidang.
Prabowo-Sandi sebelumnya menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
Baca: Potensi Kerusuhan di MK Minim
Mereka juga memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
