Potensi Kerusuhan di MK Minim
Kendaraan melintas di Jalan Merdeka Barat yang melewati Gedung Mahkah Konstitusi, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Kepolisian memprediksi unjuk rasa yang digelar hari ini maupun esok di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) minim berbuntut kericuhan. Hal ini berbeda jika dibandingkan demonstrasi 21-22 Mei 2019 di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Berdasarkan hasil analisis intelijen, potensi gangguan dan keamanan di MK saat ini tidak serawan massa aksi 21-22 Mei," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juni 2019.
Namun, personel TNI dan Polri tetap memberikan pengamanan ekstra ketat dengan menyiagakan 47 ribu aparat di kawasan Gedung MK. Pasalnya, potensi kerusuhan tetap ada, tetapi tidak besar.
"Potensi-potenesi anarkis yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sengaja memprovokasi masa yang tadinya damai, psikologi masa yang sangat mudah dipengaruhi, itu kita antisipasi," tutur dia.
MK bakal menjadi panggung terakhir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berlangsung panas. Putusan akhir perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) akan dibacakan MK Kamis, 27 Juni 2019.
Sementara itu, Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 bakal menggelar tahlil akbar 266, hari ini. Kegiatan itu direncanakan dimulai pukul 08.00 hingga selesai di sekitar Gedung MK.
Sebelumnya, selebaran PA 212 akan melaksanakan halalbihalal akbar 212 di depan Gedung MK dari Senin, 24 Juni 2019, hingga Jumat, 28 Juni 2019, juga tersebar. Namun, polisi melarang kegiatan itu.
Baca: Polres Malang Razia Kendaraan ke Jakarta
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan seluruh aksi yang diselenggarakan di jalan protokol depan Gedung MK oleh pihak mana pun tidak diperbolehkan. Hal itu dinilai melanggar Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Aksi itu diyakini dapat mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Polisi tak ingin kericuhan setelah pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terulang kembali.
"Silakan halalbihalal dilaksanakan di tempat yang lebih pantas, seperti di gedung atau di rumah masing-masing. Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi superdamai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan," tegas Argo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Berdasarkan hasil analisis intelijen, potensi gangguan dan keamanan di MK saat ini tidak serawan massa aksi 21-22 Mei," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juni 2019.
Namun, personel TNI dan Polri tetap memberikan pengamanan ekstra ketat dengan menyiagakan 47 ribu aparat di kawasan Gedung MK. Pasalnya, potensi kerusuhan tetap ada, tetapi tidak besar.
"Potensi-potenesi anarkis yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sengaja memprovokasi masa yang tadinya damai, psikologi masa yang sangat mudah dipengaruhi, itu kita antisipasi," tutur dia.
MK bakal menjadi panggung terakhir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berlangsung panas. Putusan akhir perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) akan dibacakan MK Kamis, 27 Juni 2019.
Sementara itu, Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 bakal menggelar tahlil akbar 266, hari ini. Kegiatan itu direncanakan dimulai pukul 08.00 hingga selesai di sekitar Gedung MK.
Sebelumnya, selebaran PA 212 akan melaksanakan halalbihalal akbar 212 di depan Gedung MK dari Senin, 24 Juni 2019, hingga Jumat, 28 Juni 2019, juga tersebar. Namun, polisi melarang kegiatan itu.
Baca: Polres Malang Razia Kendaraan ke Jakarta
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan seluruh aksi yang diselenggarakan di jalan protokol depan Gedung MK oleh pihak mana pun tidak diperbolehkan. Hal itu dinilai melanggar Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Aksi itu diyakini dapat mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. Polisi tak ingin kericuhan setelah pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terulang kembali.
"Silakan halalbihalal dilaksanakan di tempat yang lebih pantas, seperti di gedung atau di rumah masing-masing. Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi superdamai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan," tegas Argo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
