Bawaslu Sambut Baik Putusan MA
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar. Foto:MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) kembali menolak gugatan kasasi kedua yang diajukan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 terkait kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyambut baik putusan tersebut.
"Substansi persoalannya sampai dengan putusan kemarin, MA sudah teguh kepada yuridiksi yang dimiliki," kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 16 Juli 2019.
Fritz menyebut putusan MA itu secara tidak langsung juga meneguhkan Bawaslu. Penolakan MA mengindikasikan penegasan bahwa lembaga yang memang memiliki kewenangan mengadili dugaan kecurangan pemilu yang bersifat TSM adalah Bawaslu.
Keputusan MA ini juga dinilai Fritz telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana lembaga Bawaslu diberi kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran baik administratif maupun pidana pemilu.
"(Kewenangan) itu sudah dinyatakan kembali oleh MA. Saya rasa (putusan) MA juga sesuai dengan putusan yang terdahulu dalam kasus yang sama," ujar Fritz.
Dihubungi terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan juga mengaku menghormati putusan MA tersebut. KPU berpandangan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden memang sudah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dalam pandangan KPU sebenarnya Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden kan menurut peraturan perundang-undangan telah selesai pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu MA memutus untuk tidak menerima (kasasi Prabowo Sandi) itu ya KPU menghormati putusan MA," ujar Wahyu.
Mahkamah Agung (MA) kembali menolak permohonan gugatan terkait Pemilu 2019 yang diajukan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MA sudah dua kali menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga.
"MA pada Senin, 15 Juli 2019 telah memutus permohonan pasangan capres dan cawapres H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemohon, Bawaslu dan KPU sebagai Termohon, dengan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebasar Rp1 juta," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2019
Andi menjelaskan majelis hakim yang dipimpin oleh Supandi dalam pertimbangannya menilai objek permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (PAP). Sebab, objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dmaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi dalam hal ini keputusan dimaksud tidak pernah ada.
Baca: Kasasi Prabowo-Sandiaga Kembali Ditolak MA
Sementara, terhadap objek permohonan I telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.
"Dengan demikian MA tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima," tegas Andi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
"Substansi persoalannya sampai dengan putusan kemarin, MA sudah teguh kepada yuridiksi yang dimiliki," kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 16 Juli 2019.
Fritz menyebut putusan MA itu secara tidak langsung juga meneguhkan Bawaslu. Penolakan MA mengindikasikan penegasan bahwa lembaga yang memang memiliki kewenangan mengadili dugaan kecurangan pemilu yang bersifat TSM adalah Bawaslu.
Keputusan MA ini juga dinilai Fritz telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana lembaga Bawaslu diberi kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran baik administratif maupun pidana pemilu.
"(Kewenangan) itu sudah dinyatakan kembali oleh MA. Saya rasa (putusan) MA juga sesuai dengan putusan yang terdahulu dalam kasus yang sama," ujar Fritz.
Dihubungi terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan juga mengaku menghormati putusan MA tersebut. KPU berpandangan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden memang sudah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dalam pandangan KPU sebenarnya Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden kan menurut peraturan perundang-undangan telah selesai pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) lalu MA memutus untuk tidak menerima (kasasi Prabowo Sandi) itu ya KPU menghormati putusan MA," ujar Wahyu.
Mahkamah Agung (MA) kembali menolak permohonan gugatan terkait Pemilu 2019 yang diajukan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MA sudah dua kali menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga.
"MA pada Senin, 15 Juli 2019 telah memutus permohonan pasangan capres dan cawapres H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemohon, Bawaslu dan KPU sebagai Termohon, dengan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebasar Rp1 juta," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2019
Andi menjelaskan majelis hakim yang dipimpin oleh Supandi dalam pertimbangannya menilai objek permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (PAP). Sebab, objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dmaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi dalam hal ini keputusan dimaksud tidak pernah ada.
Baca: Kasasi Prabowo-Sandiaga Kembali Ditolak MA
Sementara, terhadap objek permohonan I telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.
"Dengan demikian MA tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima," tegas Andi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
