Kasasi Prabowo-Sandiaga Kembali Ditolak MA
Gedung Mahkamah Agung. (Foto: MI/ Bary Fatahilah)
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) kembali menolak permohonan gugatan terkait Pemilu 2019 yang diajukan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MA sudah dua kali menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga.
"MA pada Senin, 15 Juli 2019 telah memutus permohonan pasangan capres dan cawapres H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemohon, Bawaslu dan KPU sebagai Termohon, dengan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebasar Rp1 juta," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2019.
Andi menjelaskan majelis hakim yang dipimpin oleh Supandi dalam pertimbangannya menilai objek permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (PAP). Sebab, objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dmaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi dalam hal ini keputusan dimaksud tidak pernah ada.
Sementara, terhadap objek permohonan I telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.
"Dengan demikian MA tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima," tegas Andi.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama, yakni permohonan dengan nomor perkara No. 1 P/PAP/2019 dan telah diputuskan tidak diterima N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh MA. Permohonan tersebut untuk menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan kecurangan adminsitratif Pemilu 2019.
Dari salinan putusan, tertulis permohonan sengketa pelanggaran administratif pemilu 2019 tersebut atas putusan Bawaslu nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019. Perkara diputuskan tak diterima dengan pemohon yang mengajukan adalah Ketua BPN Djoko Santoso bukan Prabowo-Sandiaga sebagai prinsipal. Ia turut dikenai hukuman untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1 juta.
"Menyatakan, permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," bunyi amar putusan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"MA pada Senin, 15 Juli 2019 telah memutus permohonan pasangan capres dan cawapres H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemohon, Bawaslu dan KPU sebagai Termohon, dengan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebasar Rp1 juta," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2019.
Andi menjelaskan majelis hakim yang dipimpin oleh Supandi dalam pertimbangannya menilai objek permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (PAP). Sebab, objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dmaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi dalam hal ini keputusan dimaksud tidak pernah ada.
Sementara, terhadap objek permohonan I telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.
"Dengan demikian MA tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima," tegas Andi.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama, yakni permohonan dengan nomor perkara No. 1 P/PAP/2019 dan telah diputuskan tidak diterima N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh MA. Permohonan tersebut untuk menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan kecurangan adminsitratif Pemilu 2019.
Dari salinan putusan, tertulis permohonan sengketa pelanggaran administratif pemilu 2019 tersebut atas putusan Bawaslu nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019. Perkara diputuskan tak diterima dengan pemohon yang mengajukan adalah Ketua BPN Djoko Santoso bukan Prabowo-Sandiaga sebagai prinsipal. Ia turut dikenai hukuman untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1 juta.
"Menyatakan, permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," bunyi amar putusan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
