Jakarta: Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan penyelenggaraan putusan pemungutan suara ulang (PSU) tak dilakukan secara serempak. Perbedaan waktu penyelenggaraan tergantung kesulitan geografis setiap lokasi.

"Itu tergantung tingkat kesulitan misalnya logistik seperti di daerah daerah timur di Papua misalkan ada kesulitan-kesulitan tertentu yang terkait dengan distribusi logistik," kata Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019.

MK memberikan tenggat waktu sebulan setelah putusan dibacakan untuk daerah yang gampang dijangkau. Sementara daerah yang sulit dijangkau diberi tenggat waktu dua bulan.

Baca: Caleg Masih Bisa Gugat ke MK jika PSU Bermasalah

MK menyerahkan teknis penyelenggaraan PSU kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU diberi kebebasan asal tak melewati tenggat waktu yang ditentukan MK.

"Sehingga nanti MK bisa menilai atau dari pemungutan suara ulang itu sudah clear semuanya," tutur Fajar.

Fajar mengatakan penyelenggaraan PSU akan membuat pelantikan sejumlah pemenang pemilu tertunda. "Semakin tidak karuan, jadi yang lain sudah ditetapkan, yang ini belum, itu termasuk dalam pertimbangan," jelas juru bicara MK itu.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DRI))