Jimly Yakin Putusan MK Melalui Pertimbangan Detail
Mantan Hakim MK Jimly Asshiddiqie. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yakin dengan kredibilitas sembilan hakim MK yang menangani sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia meminta putusan MK dapat diterima semua pihak.
"Bagaimana pun putusan majelis hakim harus dipatuhi dan dihormati," kata Jimly dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Juni 2019.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu meyakini MK akan mengeluarkan putusan terbaik. Para hakim dipastikan membuat keputusan dengan pertimbangan asas hukum yang detail.
"Para hakim MK itu orang-orang pintar di bidang hukum. Mereka negarawan sesuai UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Enggak ada yang berpihak ke salah satu pasangan capres (calon presiden)," ungkap dia.
Dia pun mengingatkan publik harus memahami bila hukum di atas segalanya. Putusan majelis hakim MK, jelas dia, tidak hanya yang terbaik kepada kedua kubu capres yang bersengketa, tetapi juga untuk bangsa Indonesia.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan memang kerap putusan majelis hakim dianggap tak memuaskan pihak yang kalah. Kendati begitu, dia menilai itu hal lumrah.
"Mana ada putusan hakim itu bisa dianggap memuaskan semua pihak. Yang menang saja kadang masih merasa kurang puas," tegas dia.
Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejatinya menetapkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Penghitungan suara dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai capres petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Baca: Kubu Jokowi Yakin Putusan MK Selaras dengan MA
Kubu Prabowo mengeklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
MK pun bakal menjadi panggung terakhir Pilpres 2019 yang berlangsung panas. Putusan akhir perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 akan dibacakan MK siang ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Bagaimana pun putusan majelis hakim harus dipatuhi dan dihormati," kata Jimly dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Juni 2019.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu meyakini MK akan mengeluarkan putusan terbaik. Para hakim dipastikan membuat keputusan dengan pertimbangan asas hukum yang detail.
"Para hakim MK itu orang-orang pintar di bidang hukum. Mereka negarawan sesuai UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Enggak ada yang berpihak ke salah satu pasangan capres (calon presiden)," ungkap dia.
Dia pun mengingatkan publik harus memahami bila hukum di atas segalanya. Putusan majelis hakim MK, jelas dia, tidak hanya yang terbaik kepada kedua kubu capres yang bersengketa, tetapi juga untuk bangsa Indonesia.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengatakan memang kerap putusan majelis hakim dianggap tak memuaskan pihak yang kalah. Kendati begitu, dia menilai itu hal lumrah.
"Mana ada putusan hakim itu bisa dianggap memuaskan semua pihak. Yang menang saja kadang masih merasa kurang puas," tegas dia.
Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejatinya menetapkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.
Penghitungan suara dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai capres petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.
Baca: Kubu Jokowi Yakin Putusan MK Selaras dengan MA
Kubu Prabowo mengeklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).
Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma'ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.
Prabowo-Sandi memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.
MK pun bakal menjadi panggung terakhir Pilpres 2019 yang berlangsung panas. Putusan akhir perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 akan dibacakan MK siang ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
