Ketua Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Begini Respon KSP Moeldoko
KSP Moeldoko. Foto: MI
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengkritik pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu) Rahmat Bagja terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Moeldoko menilai hal tersebut bersifat curhat sehingga tidak tepat disampaikan ke publik.
"Curhat kok resmi," ujar Moeldoko ditemui di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023.
Moeldoko menegaskan pihaknya belum memutuskan usulan dari Bawaslu. Terlebih, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap jadwal penyelenggaraan pemilu.
"Kalau pemerintah kan konteksnya gak bisa juga mengintervensi," jelasnya.
Namun, Moeldoko memastikan pemerintah tidak lepas tanggungjawab dalam memastikan pesta demokrasi 2024 berlangsung secara aman. Ia juga menyebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan ikut memastikan pendistribusian logistik terkait pemilu lancar.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menjelaskan pemerintah menyadari pesta demokrasi 2024 bakal berjalan dengan rumit. Namun, dia menekankan pemerintah tetap mengikuti keputusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
"Penyelenggara pemilu bisa mengaturlah bagaimana supaya dua tahapan ini (pilpres dan pilkada) bisa dilakukan secara baik. Karena waktu pemilu diatur disebutkan di undang-undang November," jelas Juri.
Sebelumnya, Bagja mengusulkan agar opsi penundaan Pilkada 2024 dibahas. Ia menilai pesta demokrasi serentak nasional yang digelar beberapa bulan setelah Pemilu 2024 berpotensi bermasalah.
Hal itu disampaikan Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya pada Rabu, 12 Juli 2023.
"Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Bagja sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu, Kamis, 13 Juli 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Curhat kok resmi," ujar Moeldoko ditemui di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023.
Moeldoko menegaskan pihaknya belum memutuskan usulan dari Bawaslu. Terlebih, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap jadwal penyelenggaraan pemilu.
"Kalau pemerintah kan konteksnya gak bisa juga mengintervensi," jelasnya.
Namun, Moeldoko memastikan pemerintah tidak lepas tanggungjawab dalam memastikan pesta demokrasi 2024 berlangsung secara aman. Ia juga menyebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan ikut memastikan pendistribusian logistik terkait pemilu lancar.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menjelaskan pemerintah menyadari pesta demokrasi 2024 bakal berjalan dengan rumit. Namun, dia menekankan pemerintah tetap mengikuti keputusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
| Baca juga: Bawaslu Usulkan Pilkada 2024 Ditunda, Ini Alasannya |
"Penyelenggara pemilu bisa mengaturlah bagaimana supaya dua tahapan ini (pilpres dan pilkada) bisa dilakukan secara baik. Karena waktu pemilu diatur disebutkan di undang-undang November," jelas Juri.
Sebelumnya, Bagja mengusulkan agar opsi penundaan Pilkada 2024 dibahas. Ia menilai pesta demokrasi serentak nasional yang digelar beberapa bulan setelah Pemilu 2024 berpotensi bermasalah.
Hal itu disampaikan Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya pada Rabu, 12 Juli 2023.
"Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Bagja sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu, Kamis, 13 Juli 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
