Menurut Rahmat, ada tiga aspek potensi permasalahan yang bisa muncul dalam gelaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024, yaitu aspek penyelenggara, peserta, dan pemilih.
Pada aspek penyelenggara, Rahmat mengungkapkan beberapa masalah yang meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.
"Kita ingat Pemilu 2019 memiliki catatan buruk meninggalnya 894 petugas pemungutan suara karena beban kerja," kata Rahmat dikutip dari program Headline News di Metro TV, Jumat 14 Juli 2023.
Baca: Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda, Pemerintah: Tetap Sesuai Skenario |
Pada aspek peserta, Rahmat menyoroti masih maraknya politik uang, belum optimalnya transparansi pelaporan dan kampanye, netralitas ASN, dan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib.
Sementara pada aspek pemilih, Rahmat menekankan pentingnya mengantisipasi penyebaran hoax yang bisa mempengaruhi pilihan masyarakat.
Rahmat menambahkan, permasalahan terbesar adalah pelaksanaan Pilkada serentak 2024 beririsan dengan Pemilu 2024. Ia khawatir akan sulit mendapat dukungan pengamanan dari daerah lain jika ada gangguan keamanan saat pelaksanaan Pilkada.
"Kami khawatir sebenarnya pemilihan 2024 ini karena pada pemungutan suara 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan pejabat dan menteri berganti," tutur Rahmat.
Untuk itu, ia mengusulkan pemerintah membahas opsi penundaan Pilkada serentak 2024 agar tidak bersamaan dengan Pemilu 2024. Ia berharap ada solusi terbaik yang bisa menghindari potensi permasalahan tersebut.
"Kami usulkan pemerintah membahas opsi penundaan Pilkada serentak 2024. Kami harap ada solusi terbaik untuk menjaga kualitas demokrasi kita," pungkas Rahmat.
(Fauzi Pratama Ramadhan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id