Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. MI/ Ramdani
Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. MI/ Ramdani

Dewan Koperasi Indonesia Ingin Jokowi Dua Periode

Pemilu pilpres 2019 Jokowi-Ma`ruf
Juven Martua Sitompul • 07 Januari 2019 21:37
Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) serta induk-induk koperasi se-Indonesia berharap Joko Widodo kembali menjadi presiden Indonesia pada periode mendatang. Jokowi dinilai berpihak pada nasib koperasi di Indonesia.

"Betul tadi kami sekaligus memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi, sebab selama ini respon dari Presiden selalu memberikan keberpihakan kepada Koperasi," kata Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid saat dihubungi, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Dia mencontohkan keberpihakan Jokowi pada koperasi, salah satunya pemberian suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 7%. Pemberian KUR ini sangat membantu gerak koperasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Contoh lainnya, kata dia, capaian peranan koperasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indoneisia yang jika pada akhir 2014 hanya mencapai 1,7%, namun pada akhir 2017 melonjak secara drastis menjadi 4,7%. "Itu merupakan suatu lonjakan yang luar biasa dan tercapai karena adanya keberpihakan dari pemerintah," ujarnya.

(Baca: Hasto: Jokowi-Ma'ruf Relevan Dipilih)

"Gerakan Koperasi Indonesia mendoakan dan mengharapkan agar Presiden Jokowi tetap memimpin pada periode kedepan," timpal Nurdin.

Menurut Nurdin, anggota terdaftar dari Dekopin sendiri tercatat sebanyak 26,5 juta orang. Namun, jika ditotal dengan anggota yang dilayani jumlahnya mencapai 40 juta orang.

Nurdin juga menyampaikan hasil dari kongres koperasi di Makasar. Di antaranya memasukkan pendidikan koperasi ke dalam kurikulum nasional. Termasuk, meminta adanya perubahan pengenaan pajak kepada koperasi.

(Baca: Puluhan Lansia Doakan Jokowi)

Diharapkan, pajak untuk koperasi dapat bersifat final sebesar 0,5% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan bukan dari omzet koperasi. Sistem saat ini, dianggap membuat ketidakadilan.

"Kalau (dihitung) dari omzet, rugi ataupun untung koperasi akan bayar pajak, sedangkan kalau perusahaan kalau rugi tidak bayar pajak, sehingga ini menimbulkan ketidakadilan," jelas Nurdin.

Dia membandingkan sistem pajak di Kanada. Di mana pajak yang diterapkan ke SHU sesuai dengan perolehan transaksi non anggota. Sama halnya dengan koperasi di Singapura, bebas pajak.


(JMS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi