Sirekap Seharusnya Tak Boleh Ada Kesalahan, Kenapa?
Eks Komisioner KPU sekaligus Direktur Eksekutif Netgrit Hadar N Gumay. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia
Jakarta: Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menegaskan seharusnya tak boleh ada kesalahan pada Sirekap. Sebab, dinilai sebagai tumpuan rekapitulasi manual bertahap.
“Jadi kalau bahan awalnya kotor, maka rekap manualnya pun akan tidak bersih,” tegas Hadar saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 18 Februari 2024.
Dia menyampaikan Sirekap sesungguhnya alat bantu yang sangat penting. Namun, sistem tersebut rawan direkayasa.
"Sehingga harus diperhatikan dan diawasi betul,” ungkap dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU (2016-2017) itu mengutip temuan organisasinya yang mengambil 5.000 sampel data Sirekap. Data diambil dari 1.172 kelurahan yang dipilih secara acak yang tersebar di 494 kabupaten kota.
Berdasarkan sampel tersebut, ditemukan 2,66 persen kesalahan suara sah tidak sama dengan jumlah suara paslon, 0,88 persen suara sah tidak sesuai dengan foto C hasil. Lalu, 1,96 persen suara paslon tidak sesuai dengan foto C hasil.
“Ada kemungkinan di antara sampel ada kesalahan yang telah diperbaiki sebelum diunduh, sehingga tingkat kesalahan sebenarnya lebih tinggi," ungkap dia.
Selain itu, Hadar menyimpulkan penyelenggara Pemilu 2024 cenderung tidak mandiri. Ia mengutip intervensi DPR dalam memutuskan apa yang sesungguhnya menjadi wewenang KPU, serta intervensi lainya yang membuat peraturan dan data sampai harus berubah.
Misalnya, peraturan tentang kewajiban 30 persen calon legislatif harus perempuan banyak tidak terwujud. Bahkan ada enam partai yang jelas-jelas tidak memenuhi prasyarat ini.
“Berkali-kali kesalahan yang dilakukan KPU dianggap sebagai persoalan kecil, yang saling ditutupi. Ini persoalan serius. Saya menyoroti penyelenggara pemilu kita saat ini nyata-nyata melaksanakan pemilu tidak sesuai dengan undang-undang. Ini cacat besar dalam demokrasi kita. Jadi jangan seolah-olah kita bilang pemilu selesai dan tutup buku,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
“Jadi kalau bahan awalnya kotor, maka rekap manualnya pun akan tidak bersih,” tegas Hadar saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 18 Februari 2024.
Dia menyampaikan Sirekap sesungguhnya alat bantu yang sangat penting. Namun, sistem tersebut rawan direkayasa.
"Sehingga harus diperhatikan dan diawasi betul,” ungkap dia.
| Baca juga: Marak Pelanggaran, Pemilu 2024 Dinilai Tak Jauh Beda dengan Era Orba |
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU (2016-2017) itu mengutip temuan organisasinya yang mengambil 5.000 sampel data Sirekap. Data diambil dari 1.172 kelurahan yang dipilih secara acak yang tersebar di 494 kabupaten kota.
Berdasarkan sampel tersebut, ditemukan 2,66 persen kesalahan suara sah tidak sama dengan jumlah suara paslon, 0,88 persen suara sah tidak sesuai dengan foto C hasil. Lalu, 1,96 persen suara paslon tidak sesuai dengan foto C hasil.
“Ada kemungkinan di antara sampel ada kesalahan yang telah diperbaiki sebelum diunduh, sehingga tingkat kesalahan sebenarnya lebih tinggi," ungkap dia.
Selain itu, Hadar menyimpulkan penyelenggara Pemilu 2024 cenderung tidak mandiri. Ia mengutip intervensi DPR dalam memutuskan apa yang sesungguhnya menjadi wewenang KPU, serta intervensi lainya yang membuat peraturan dan data sampai harus berubah.
Misalnya, peraturan tentang kewajiban 30 persen calon legislatif harus perempuan banyak tidak terwujud. Bahkan ada enam partai yang jelas-jelas tidak memenuhi prasyarat ini.
“Berkali-kali kesalahan yang dilakukan KPU dianggap sebagai persoalan kecil, yang saling ditutupi. Ini persoalan serius. Saya menyoroti penyelenggara pemilu kita saat ini nyata-nyata melaksanakan pemilu tidak sesuai dengan undang-undang. Ini cacat besar dalam demokrasi kita. Jadi jangan seolah-olah kita bilang pemilu selesai dan tutup buku,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
