Buronan Tersangka PPLN Beralasan Tak Tahu Jadi Tersangka
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. Medcom.id/Siti Yona
Jakarta: Mantan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, Malaysia, Masduki Khamdam Muchmammad (MKM) menyerahkan diri ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pukul 09.50 WIB. Kini, MKM berdalih tak tahu ditetapkan sebagai tersangka.
"Ya alasan dia (tidak tahu kalau ditetapkan sebagai tersangka)," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Maret 2024.
Penyidik dipastikan tidak asal dalam menetapkan seseorang sebagai daftar pencarian orang (DPO). Djuhandani menekankan tersangka Masduki menghilang sejak Polri dan Bawaslu melakukan penyelidikan.
"Yang jelas yang bersangkutan menghilang sejak kita dengan Bawaslu melakukan klarifikasi pemeriksaan saksi-saksi di Kuala Lumpur," ungkap jenderal bintang satu itu.
Djuhandani mengatakan tersangka menyerahkan diri didampingi kuasa hukumnya, Akbar Hidayatullah tadi pagi di ruang Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri. Tersangka mengaku pindah alamat sejak setahun yang lalu.
Alamat lamanya yakni Jl. Rawa Sakti Barat LR.IX NO. 30 B, RT/RW: 0/0, Kel. Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan, alamat saat ini ialah Jalan TGK Hanafiah LR. Lampoh Ujong No. 6, RT/RW: 0/0, Kel. Gampong Baro, Kec. Meuraxa, Kota Bandw Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam.
"Yang bersangkutan semenjak permasalahan Pantarlih telah meninggalkan Kuala Lumpur sejak bulan Mei 2023 dan telah diganti oleh saudara Kholis posisinya di PPLN Kuala Lumpur," ungkap Djuhandani.
Djuhandani menyebut tersangka juga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi dan berita dari Kuala Lumpur terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan, penetapan tersangka dirinya diketahui dari media sosial (medsos).
"Yang bersangkutan mengetahui dirinya menjadi tersangka dari pemberitaan media sosial dan kemudian menghubungi penyidik Bareskrim Polri," tutur Djuhandani.
Setelah menyerahkan diri, penyidik membuatkan berita acara penyerahan diri, pemeriksaan kesehatan serta pengambilan foto dan sidik jari. Kemudian, diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan tujuh PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Enam tersangka lainnya telah diserahkan ke JPU dan tengah menjalani persidangan di PN Jakpus.
Keenam tersangka ialah UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, APR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, A. KH selaku anggota PPLN Kuala Lumpur). Kemudian, TOCR selalu anggota PPLN Kuala Lumpur, dan DS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur.
Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu, 28 Februari 2024. Penyidik menemukan para tersangka terlibat atas dugaan penambahan jumlah pemilih. Berdasarkan fakta yang ditemukan polisi, ketujuh PPLN itu terlibat lobi-lobi soal daftar pemilih tetap (DPT) pemiliha presiden (Pilpres) dengan partai politik (parpol) di Indonesia.
"Daftar Pemilih Tetap dan Data Pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Februari 2024.
Djuhandhani menyebut enam tersangka di antaranya diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia," ungkap jenderal bintang satu itu.
Sedangkan, satu tersangka lainnya menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Ya alasan dia (tidak tahu kalau ditetapkan sebagai tersangka)," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Maret 2024.
Penyidik dipastikan tidak asal dalam menetapkan seseorang sebagai daftar pencarian orang (DPO). Djuhandani menekankan tersangka Masduki menghilang sejak Polri dan Bawaslu melakukan penyelidikan.
"Yang jelas yang bersangkutan menghilang sejak kita dengan Bawaslu melakukan klarifikasi pemeriksaan saksi-saksi di Kuala Lumpur," ungkap jenderal bintang satu itu.
Djuhandani mengatakan tersangka menyerahkan diri didampingi kuasa hukumnya, Akbar Hidayatullah tadi pagi di ruang Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri. Tersangka mengaku pindah alamat sejak setahun yang lalu.
| Baca juga: Tersangka PPLN Kuala Lumpur yang Buron Menyerahkan Diri |
Alamat lamanya yakni Jl. Rawa Sakti Barat LR.IX NO. 30 B, RT/RW: 0/0, Kel. Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan, alamat saat ini ialah Jalan TGK Hanafiah LR. Lampoh Ujong No. 6, RT/RW: 0/0, Kel. Gampong Baro, Kec. Meuraxa, Kota Bandw Aceh, Nanggroe Aceh Darusallam.
"Yang bersangkutan semenjak permasalahan Pantarlih telah meninggalkan Kuala Lumpur sejak bulan Mei 2023 dan telah diganti oleh saudara Kholis posisinya di PPLN Kuala Lumpur," ungkap Djuhandani.
Djuhandani menyebut tersangka juga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi dan berita dari Kuala Lumpur terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan, penetapan tersangka dirinya diketahui dari media sosial (medsos).
"Yang bersangkutan mengetahui dirinya menjadi tersangka dari pemberitaan media sosial dan kemudian menghubungi penyidik Bareskrim Polri," tutur Djuhandani.
Setelah menyerahkan diri, penyidik membuatkan berita acara penyerahan diri, pemeriksaan kesehatan serta pengambilan foto dan sidik jari. Kemudian, diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
| Baca juga: Pantau PSU di Kuala Lumpur, Bawaslu Masih Temukan Kerawanan Pelanggaran |
Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan tujuh PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Enam tersangka lainnya telah diserahkan ke JPU dan tengah menjalani persidangan di PN Jakpus.
Keenam tersangka ialah UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, APR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, A. KH selaku anggota PPLN Kuala Lumpur). Kemudian, TOCR selalu anggota PPLN Kuala Lumpur, dan DS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur.
Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu, 28 Februari 2024. Penyidik menemukan para tersangka terlibat atas dugaan penambahan jumlah pemilih. Berdasarkan fakta yang ditemukan polisi, ketujuh PPLN itu terlibat lobi-lobi soal daftar pemilih tetap (DPT) pemiliha presiden (Pilpres) dengan partai politik (parpol) di Indonesia.
"Daftar Pemilih Tetap dan Data Pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Februari 2024.
| Baca juga: Bawaslu: Sirekap Menjadi Catatan pada Rekapitulasi Suara Luar Negeri |
Djuhandhani menyebut enam tersangka di antaranya diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia," ungkap jenderal bintang satu itu.
Sedangkan, satu tersangka lainnya menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
