Sejumlah Pelanggaran Terjadi di Kampanye Terbuka Perdana
Anggota Bawaslu Fritz Edward/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Kampanye rapat umum telah dimulai sejak Minggu, 24 Maret 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah pelanggaran di hari pertama kampanye terbuka.
"Ya, kita lihat dari catatan itu kedua paslon sama-sama melakukan beberapa hal yang dilarang," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ketika dihubungi, Senin, 25 Maret 2019.
Fritz tak memerinci pelanggaran apa yang dilakukan kedua belah pihak. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan berupa pelibatan pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye seperti anak-anak hingga aparatur sipil negara (ASN).
Baca: Tantangan Menuju 24 Hari Pemungutan Suara
Bawaslu juga menemukan pelanggaran dalam penggunaan alat peraga kampanye (APK). Fritz mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu ditemukan baik di kegiatan kampanye paslon 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Banten, maupun kampanye capres 02 Prabowo Subianto di Manado, Sulawesi Utara.
"Langsung ditindaklanjuti di daerah ya. Sebab terjadi di daerah," ujar Fritz.
Fritz meminta semua pihak terkait, termasuk pemerintah, mengawasi jalanya kampanye rapat umum. Dia juga mengingatkan peserta pemilu agar senantiasa menaati aturan main yang telah disepakati.
"Kami minta kepada semua peserta pemilu harus sesuai semuanya dengan peraturan yang berlaku. Sama dengan materi dan penyampaian tata cara di rapat umum," ujar Fritz.
Metode kampanye rapat umum akan dilaksanakan selama 21 hari, hingga 13 April 2019. Dalam metode kampanye rapat ini, KPU menerapkan sistem zonasi.
Baca: Hoaks Bukti Kegagalan Pendidikan Politik
KPU telah membagi zona kampanye rapat umum dalam dua zona, yaitu zona A dan zona B. Masing-masing zona terdiri dari 17 provinsi.
KPU juga telah mengundi guna menetapkan di zona mana peserta pemilu memulai kampanye rapat umum melalui mekanisme undian. Pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memulai kampanye rapat umum di zona B dan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memulai di zona A.
Mekanisemenya, partai politik akan mengikuti jadwal kampanye pasangan calon presiden yang diusungnya. Sementara Partai Garuda yang memilih abstain dalam kontestasi pilpres dipersilakan melakukan undian sendiri, dan mendapatkan jadwal di zona A bersama paslon 02. Nantinya, peserta pemilu yang telah terbagi ke dalam dua zona ini akan saling bertukar zona setiap dua hari sekali.
Adapun zona A terdiri Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua
Adapun Zona B terdiri dari Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Ya, kita lihat dari catatan itu kedua paslon sama-sama melakukan beberapa hal yang dilarang," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ketika dihubungi, Senin, 25 Maret 2019.
Fritz tak memerinci pelanggaran apa yang dilakukan kedua belah pihak. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan berupa pelibatan pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye seperti anak-anak hingga aparatur sipil negara (ASN).
Baca: Tantangan Menuju 24 Hari Pemungutan Suara
Bawaslu juga menemukan pelanggaran dalam penggunaan alat peraga kampanye (APK). Fritz mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu ditemukan baik di kegiatan kampanye paslon 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Banten, maupun kampanye capres 02 Prabowo Subianto di Manado, Sulawesi Utara.
"Langsung ditindaklanjuti di daerah ya. Sebab terjadi di daerah," ujar Fritz.
Fritz meminta semua pihak terkait, termasuk pemerintah, mengawasi jalanya kampanye rapat umum. Dia juga mengingatkan peserta pemilu agar senantiasa menaati aturan main yang telah disepakati.
"Kami minta kepada semua peserta pemilu harus sesuai semuanya dengan peraturan yang berlaku. Sama dengan materi dan penyampaian tata cara di rapat umum," ujar Fritz.
Metode kampanye rapat umum akan dilaksanakan selama 21 hari, hingga 13 April 2019. Dalam metode kampanye rapat ini, KPU menerapkan sistem zonasi.
Baca: Hoaks Bukti Kegagalan Pendidikan Politik
KPU telah membagi zona kampanye rapat umum dalam dua zona, yaitu zona A dan zona B. Masing-masing zona terdiri dari 17 provinsi.
KPU juga telah mengundi guna menetapkan di zona mana peserta pemilu memulai kampanye rapat umum melalui mekanisme undian. Pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memulai kampanye rapat umum di zona B dan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memulai di zona A.
Mekanisemenya, partai politik akan mengikuti jadwal kampanye pasangan calon presiden yang diusungnya. Sementara Partai Garuda yang memilih abstain dalam kontestasi pilpres dipersilakan melakukan undian sendiri, dan mendapatkan jadwal di zona A bersama paslon 02. Nantinya, peserta pemilu yang telah terbagi ke dalam dua zona ini akan saling bertukar zona setiap dua hari sekali.
Adapun zona A terdiri Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua
Adapun Zona B terdiri dari Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
