Jakarta: Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Muhammad A.S Hikam menyoroti langkah Mahfud MD. Menurut dia, langkah Mahfud mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu menggambarkan etika dan mestinya diikuti menteri lain yang mencalonkan diri di (Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kalau memang para menteri lain menggunakan standar etika yang sama, tentunya, ya, akan melakukan hal yang sama dengan Prof Mahfud MD. Masalahnya, standar etika masing-masing menteri bisa jadi berbeda-beda," kata Hikam dalam konfirmasinya, Jumat, 2 Februari 2024.

Menurut dia, Mahfud menerapkan standar etika yang jelas ketika mundur dari kabinet dan fokus sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Hikam menilai standar etika itu harusnya dilihat dan dicontoh menteri lain.
 

Baca: Mahfud Mundur, Presiden: Biasa Saja

Menteri yang mundur untuk mencalonkan diri di pilpres, kata Hikam, memiliki keuntungan tersendiri. Sebab, dapat mengeliminasi konflik kepentingan karena tak lagi menjalankan tugas sebagai pembantu presiden di kabinet.

"Menurut saya, Prof Mahfud MD mundur karena profesionalisme dan etika saja, agar tak ada konflik kepentingan," ungkap Hikam.

Mahfud resmi mengundurkan diri dari Menko Polhukam setelah menyampaikan langsung surat ke Jokowi. Penyampaian surat sebagai upaya Mahfud mundur dengan penuh penghormatan pada Jokowi.

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))