1.271 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 Diterima Bawaslu
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Sebanyak 1.271 laporan dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024 diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dugaan pelanggaran itu meliputi pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, dan hukum lainnya.
"(Sebanyak) 541 temuan (diregistrasi). Masih ada 104 temuan yang belum teregistrasi," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Bagja mengatakan 479 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran dan 324 laporan bukan pelanggaran. Jenis pelanggaran terbanyak adalah 125 pelanggaran hukum lainnya.
"(Sebanyak) 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu," papar dia.
Sementara itu, anggota Bawaslu Herywn JH Malonda menjelaskan tren pelanggaran hukum lainnya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun kepala daerah. Kasus-kasus tersebut sudah diserahkan Bawaslu kepada instansi berwenang memberikan hukuman bagi aparatur negara.
Di samping itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengatakan jumlah perkara pidana pemilu yang naik sampai ke tahap II atau pelimpahan ke kejaksaan pada 2024 menurun daripada Pemilu 2019. Pada 2019, ada 314 kasus yang sampai ke tahap II.
Pada Pemilu 2024, ada 16 perkara yang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Kemudian, 12 perkara dihentikan dan 37 perkara sudah mencapai tahap II, serta sudah sampai pembacaan vonis maupun berkekuatan hukum tetap.
"Kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik Bawaslu atau kepolisian sampai penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"(Sebanyak) 541 temuan (diregistrasi). Masih ada 104 temuan yang belum teregistrasi," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Bagja mengatakan 479 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran dan 324 laporan bukan pelanggaran. Jenis pelanggaran terbanyak adalah 125 pelanggaran hukum lainnya.
"(Sebanyak) 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu," papar dia.
| Baca Juga: Dugaan Kecurangan di Kertosono, Bawaslu RI: Lagi Diproses |
Sementara itu, anggota Bawaslu Herywn JH Malonda menjelaskan tren pelanggaran hukum lainnya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun kepala daerah. Kasus-kasus tersebut sudah diserahkan Bawaslu kepada instansi berwenang memberikan hukuman bagi aparatur negara.
Di samping itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengatakan jumlah perkara pidana pemilu yang naik sampai ke tahap II atau pelimpahan ke kejaksaan pada 2024 menurun daripada Pemilu 2019. Pada 2019, ada 314 kasus yang sampai ke tahap II.
Pada Pemilu 2024, ada 16 perkara yang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Kemudian, 12 perkara dihentikan dan 37 perkara sudah mencapai tahap II, serta sudah sampai pembacaan vonis maupun berkekuatan hukum tetap.
"Kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik Bawaslu atau kepolisian sampai penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
