Legislator Gerindra Endus Upaya Pengerahan Suara Napi untuk Capres Tertentu
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mempertanyakan banyaknya kepala lembaga pemasyarakat (Lapas) yang diganti menjelang Pemilu 2024. Ini dia temukan di daerah pemilihannya di Jawa Timur.
"Di dapil saya Jawa Timur hampir semua Kepala lapas ganti dan setelah diamati semua kepala lapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu diganti semua," ujar Wihadi dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Ia juga menuding ada pakta integritas untuk memenangkan salah satu calon presiden dari suara warga binaan. Pakta integritas disebut dilakukan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan penjabat Sekjen.
"Saya dengar ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat ini kepala lapas yang dipindahkan itu akan dinaikan pangkatnya," ujarnya.
Ia menyebut kecurangan yang sistematis berpotensi terjadi di Lapas. Dia menyebut kondisi itu pernah terjadi pada Pemilu 2019. Pasalnya, lapas memiliki tempat pemungutan suara (TPS) khusus dan sipir berperan menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Artinya itu tidak perlu nyoblos, sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini," paparnya.
Dia pun meminta jaminan kepada Menkumham Yasonna Laoly agar kejadian tersebut tidak lagi terulang. Ia mengusulkan ada mekanisme khusus untuk mengawasi proses pencoblosan dalam lapas.
"Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan," ujar dia.
Hal senada disampaikan legislator Gerindra lainnya, Siti Nurizka Puteri Jaya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sumatra Selatan (Sumsel) itu juga mengaku mendapat informasi yang sama.
"Di dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas," ucap Siti.
Menkumham Yasonna Laoly membantah rotasi dialakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga dua atau tiga kali.
"Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal dua kali biasanya tiga kali," kata Yasonna.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut rotasi kepala lapas tidak pernah lebih 30 persen. Ia mengakui di beberapa daerah ada yang lebih banyak dilakukan pergantian. Namun, kata dia, tidak pernah seluruh kepala lapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan.
"Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25 persen atau 30 persen yang rotasi," ucap Laoly.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Di dapil saya Jawa Timur hampir semua Kepala lapas ganti dan setelah diamati semua kepala lapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu diganti semua," ujar Wihadi dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Ia juga menuding ada pakta integritas untuk memenangkan salah satu calon presiden dari suara warga binaan. Pakta integritas disebut dilakukan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan penjabat Sekjen.
"Saya dengar ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat ini kepala lapas yang dipindahkan itu akan dinaikan pangkatnya," ujarnya.
Ia menyebut kecurangan yang sistematis berpotensi terjadi di Lapas. Dia menyebut kondisi itu pernah terjadi pada Pemilu 2019. Pasalnya, lapas memiliki tempat pemungutan suara (TPS) khusus dan sipir berperan menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Artinya itu tidak perlu nyoblos, sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini," paparnya.
| Baca juga: Berdampak pada Elektabilitas, Kritik Ganjar kepada Pemerintah Dievaluasi |
Dia pun meminta jaminan kepada Menkumham Yasonna Laoly agar kejadian tersebut tidak lagi terulang. Ia mengusulkan ada mekanisme khusus untuk mengawasi proses pencoblosan dalam lapas.
"Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan," ujar dia.
Hal senada disampaikan legislator Gerindra lainnya, Siti Nurizka Puteri Jaya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sumatra Selatan (Sumsel) itu juga mengaku mendapat informasi yang sama.
"Di dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas," ucap Siti.
Menkumham Yasonna Laoly membantah rotasi dialakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga dua atau tiga kali.
"Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal dua kali biasanya tiga kali," kata Yasonna.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut rotasi kepala lapas tidak pernah lebih 30 persen. Ia mengakui di beberapa daerah ada yang lebih banyak dilakukan pergantian. Namun, kata dia, tidak pernah seluruh kepala lapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan.
"Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25 persen atau 30 persen yang rotasi," ucap Laoly.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
