Bawaslu Putuskan OSO Harus Mundur dari Partai
Sidang Bawaslu terkait gugatan oesman Sapta Odang - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan anggota DPD. Bawaslu meminta KPU memasukan nama OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.
"Memutuskan terlapor (KPU) terbukti melakukan pelanggaran administrasi," kata Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.
Bawaslu berpandangan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang memerintahkan KPU membatalkan Surat Keputusan KPU terkait penetapan DCT anggota DPD, dan menerbitkan SK baru dengan memasukan nama OSO bersifat final dan mengikat dan harus ditindaklanjuti KPU paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan.
Bawaslu juga mempertimbangkan Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Atas dasar itu, Bawaslu menilai SK KPU terkait penetapan DCT anggota DPD yang telah diterbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Sehingga KPU harus menerbitkan SK baru dengan memasukan nama OSO.
(Baca juga: ICW: Kasus OSO Pertaruhan Bawaslu)
Di saat yang sama Bawaslu tetap berpendapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus partai politik nyaleg sebagai anggota DPD berlaku pada Pemilu 2019. Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Jika calon anggota DPD terpilih maka partai politik dari mana calon anggota DPD berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR dan DPD," lanjut Abhan.
Atas dasar itu, Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Memerintahkan telapor untuk menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," tandas dia.
Bawaslu meminta KPU tidak menetapakan OSO sebagai calon terpilih pada Pemilu 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," tandas Abhan.
(Baca juga: Nasib OSO di Ujung Tanduk)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Memutuskan terlapor (KPU) terbukti melakukan pelanggaran administrasi," kata Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.
Bawaslu berpandangan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT yang memerintahkan KPU membatalkan Surat Keputusan KPU terkait penetapan DCT anggota DPD, dan menerbitkan SK baru dengan memasukan nama OSO bersifat final dan mengikat dan harus ditindaklanjuti KPU paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan.
Bawaslu juga mempertimbangkan Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Atas dasar itu, Bawaslu menilai SK KPU terkait penetapan DCT anggota DPD yang telah diterbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Sehingga KPU harus menerbitkan SK baru dengan memasukan nama OSO.
(Baca juga: ICW: Kasus OSO Pertaruhan Bawaslu)
Di saat yang sama Bawaslu tetap berpendapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang pengurus partai politik nyaleg sebagai anggota DPD berlaku pada Pemilu 2019. Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Jika calon anggota DPD terpilih maka partai politik dari mana calon anggota DPD berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR dan DPD," lanjut Abhan.
Atas dasar itu, Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Memerintahkan telapor untuk menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," tandas dia.
Bawaslu meminta KPU tidak menetapakan OSO sebagai calon terpilih pada Pemilu 2019 apabila tidak mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," tandas Abhan.
(Baca juga: Nasib OSO di Ujung Tanduk)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
