Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz. Foto: MI/Rommy Pujianto.

ICW: Kasus OSO Pertaruhan Bawaslu

Pemilu oesman sapta pemilu serentak 2019
Dian Ihsan Siregar • 09 Januari 2019 09:04
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang tidak masuknya Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Daftar Calon Tetap (DCT DPD menjadi pertaruhan penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bawaslu akan memberikan putusan terhadap OSO. Kita sudah menyimak jalannya kasus kemarin, kami melihat ini adalah pertaruhan Bawaslu dalam perkara ini," ungkap Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Donal berkaca pada kasus napi koruptur yang akhirnya diperbolehkan menjadi caleg oleh Bawaslu. Padahal sebelumnya, KPU tidak setuju napi koruptor maju sebagai caleg. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Tentu memori kita dibuka terkait polemik mantan napi koruptor jadi caleg, argumentasi Bawaslu provinsi menyatakan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mantan narapidana masih memiliki hak politik. Jadi, apakah Bawaslu akan menggunakan hal itu terhadap kasus yang menimpa OSO saat ini?" tukas Donal. Baca juga: Nasib OSO di Ujung Tanduk

Maka itu, lanjut dia, kasus yang menimpa OSO saat ini menguji integritas dan konsistensi Bawaslu. Putusan MK bbisa menjadi acauan atau malah justru dibiarkan.

"Jangan sampai dari perkara mantan korupsi nyaleg Bawaslu memakai putusan MK sebagai acuan pertimbangan dalam meloloskan mantan napi jadi caleg, tapi justru dalam perkara ini mereka tutup mata dengan putusan MK. Kita tentu berharap itu tidak terjadi. Kalau menurut saya wasalam Bawaslu, kalau dilihat satu perkara digunakan putusan MK, satu perkara diabaikan," pungkas dia.

Kasus OSO bermula soal pencalegan DPD dirinya yang ditolak KPU. Atas dasar itu, OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu. OSO menilai KPU melakukan pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg. 

OSO juga menilai KPU telah melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan OSO.


(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi