BPN Sepakat Input Data Situng Diperbaiki
Wartawan melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta. (Foto: MI/Bary Fathahillah)
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno sepakat tata cara dan prosedur penginputaan data sistem perhitungan suara (Situng) diperbaiki. Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu agar tidak lagi menimbulkan kesalahan.
"Situng yang ada enggak bisa berjalan. Putusan Bawaslu dijalankan untuk memperbaiki C1," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Ia meminta proses perbaikan prosedur input data situng dapat segera dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam batas waktu yang telah ditentukan. "Tiga harus (sudah) diperbaiki oleh KPU," tambahnya.
Selain itu, putusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar administrasi dalam pemilu mengindikasikan adanya kelalaian. Diharapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi saat ini tidak lagi diulangi oleh lembaga penyelenggara pemilu.
"Sedemikian lalainya. Pendaftaran enggak diumumkan, asas keterbukaan enggak ada, kemudian yang paling penting sistem metodologi, pendanaan, dibiarkan tidak transparan," lanjut dia.
Baca juga: 22 Lembaga Survei Melanggar PKPU
Kendati demikian, Sufmi mengaku keputusan Bawaslu tak membuka peluang kenaikan suara dari kubunya. "Keputusan ini (hanya) sangat penting bagi BPN untuk ambil langkah selanjutnya menyikapi suara," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara penginputan data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Putusan tersebut menanggapi laporan nomor 007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut terdapat kekeliruan input data situng.
"Mengadili; satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," ujar Ketua Bawaslu Abhan, dalam sidang dugaan pelanggaran situng, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Atas dasar tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk lebih melakukan input data dalam situng. Sebab, situng merupakan instrumen untuk menunjang asas keterbukaan informasi data Pemilu 2019 kepada masyarakat luas.
"Dua memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan produser dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng," ungkap Abhan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Situng yang ada enggak bisa berjalan. Putusan Bawaslu dijalankan untuk memperbaiki C1," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Ia meminta proses perbaikan prosedur input data situng dapat segera dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam batas waktu yang telah ditentukan. "Tiga harus (sudah) diperbaiki oleh KPU," tambahnya.
Selain itu, putusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar administrasi dalam pemilu mengindikasikan adanya kelalaian. Diharapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi saat ini tidak lagi diulangi oleh lembaga penyelenggara pemilu.
"Sedemikian lalainya. Pendaftaran enggak diumumkan, asas keterbukaan enggak ada, kemudian yang paling penting sistem metodologi, pendanaan, dibiarkan tidak transparan," lanjut dia.
Baca juga: 22 Lembaga Survei Melanggar PKPU
Kendati demikian, Sufmi mengaku keputusan Bawaslu tak membuka peluang kenaikan suara dari kubunya. "Keputusan ini (hanya) sangat penting bagi BPN untuk ambil langkah selanjutnya menyikapi suara," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara penginputan data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Putusan tersebut menanggapi laporan nomor 007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut terdapat kekeliruan input data situng.
"Mengadili; satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," ujar Ketua Bawaslu Abhan, dalam sidang dugaan pelanggaran situng, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Atas dasar tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk lebih melakukan input data dalam situng. Sebab, situng merupakan instrumen untuk menunjang asas keterbukaan informasi data Pemilu 2019 kepada masyarakat luas.
"Dua memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan produser dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng," ungkap Abhan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
