Jokowi Disebut Lakukan Pemerintahan Otoriter Untuk Menang
Tim hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah - Foto: Metro TV.
Jakarta: Tim hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, menyebut kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dilakukan secara terstruktur, sisitematis dan masif oleh kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kecurangan itu, kata dia, sudah dimulai sejak pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla selama empat tahun.
Nasrullah menyebut potensi penyalahguaan akan lebih besar terjadi jika saat yang sama, presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden. "Modus petahana melakukan abuse of power dengan melakukan kewenangan yang ada dalam kekuasaan termasuk fasilitas negara, aparatur negara, lembaga negara, hingga BUMN guna mendukung program kemenangan sebagai capres," kata Nasrullah saat membacakan permohonan sengketa Pilpres di ruang sidang MK, Jumat, 14 Juni 2019.
Salah satunya, kata dia, lewat gaya kepemimpinan Jokowi yang otoriter seperti Orde Baru. Kubu Prabowo-Sandiaga mengutip pernyataan Tim Lindsey, guru besar di Melbourne Law School.
Tim menyebut, Jokowi menjalankan pemerintahan Neo Orde Baru. Ini dengan masih adanya korupsi yang masif dan pemerintahan yang represif terhadap masyarakt sipil.
(Baca juga: Prabowo Anggap Kenaikan Gaji PNS Bentuk Kecurangan Pemilu)
"Sebagai cirinya salah satunya adalah dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk maka pemenang pemilu akan cenderung bersikap koruptif untuk mengembalikan biaya politik yang sangat mahal," kata Nasrullah.
Gaya kepemimpinan itu, kata dia, memunculkan sifat otoritarian. "Masih menurut Prof Tim untuk menyenangkan kelompok pemodal Presiden Jokowi akan mengambil langkah keras pada kelompok Islam, pilihan kebijakannya akan membatasi kebebasan berpendapat dan membuatnya berhadapan dengan masyarakat sipil," tambah Nasrullah.
Kubu paslon nomor urut 02 juga mengutip kandidat doktor dari Australian National University, Tom Power. Tom menyebut Jokowi menggunakan hukum untuk menyerang dan melemahkan lawan polik. Proteksi hukum ditawarkan sebagai barter pada politikus yang mempunyai masalah hukum.
"Hal lain adalah menguatnya pemikiran dwifungsi militer. Bagi Tom, beberapa karakteristik otoritarian Orba yang diadopsi pemerintahan Jokowi adalah strategi pengerahan ABG pada zama Orba yang adalah poros ABRI, Birokrasi dan Golkar ber-reinkarnasi menjadi aparat birokrasi, BUMN dan partai koalisi," pungkas Nasrullah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Nasrullah menyebut potensi penyalahguaan akan lebih besar terjadi jika saat yang sama, presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden. "Modus petahana melakukan abuse of power dengan melakukan kewenangan yang ada dalam kekuasaan termasuk fasilitas negara, aparatur negara, lembaga negara, hingga BUMN guna mendukung program kemenangan sebagai capres," kata Nasrullah saat membacakan permohonan sengketa Pilpres di ruang sidang MK, Jumat, 14 Juni 2019.
Salah satunya, kata dia, lewat gaya kepemimpinan Jokowi yang otoriter seperti Orde Baru. Kubu Prabowo-Sandiaga mengutip pernyataan Tim Lindsey, guru besar di Melbourne Law School.
Tim menyebut, Jokowi menjalankan pemerintahan Neo Orde Baru. Ini dengan masih adanya korupsi yang masif dan pemerintahan yang represif terhadap masyarakt sipil.
(Baca juga: Prabowo Anggap Kenaikan Gaji PNS Bentuk Kecurangan Pemilu)
"Sebagai cirinya salah satunya adalah dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk maka pemenang pemilu akan cenderung bersikap koruptif untuk mengembalikan biaya politik yang sangat mahal," kata Nasrullah.
Gaya kepemimpinan itu, kata dia, memunculkan sifat otoritarian. "Masih menurut Prof Tim untuk menyenangkan kelompok pemodal Presiden Jokowi akan mengambil langkah keras pada kelompok Islam, pilihan kebijakannya akan membatasi kebebasan berpendapat dan membuatnya berhadapan dengan masyarakat sipil," tambah Nasrullah.
Kubu paslon nomor urut 02 juga mengutip kandidat doktor dari Australian National University, Tom Power. Tom menyebut Jokowi menggunakan hukum untuk menyerang dan melemahkan lawan polik. Proteksi hukum ditawarkan sebagai barter pada politikus yang mempunyai masalah hukum.
"Hal lain adalah menguatnya pemikiran dwifungsi militer. Bagi Tom, beberapa karakteristik otoritarian Orba yang diadopsi pemerintahan Jokowi adalah strategi pengerahan ABG pada zama Orba yang adalah poros ABRI, Birokrasi dan Golkar ber-reinkarnasi menjadi aparat birokrasi, BUMN dan partai koalisi," pungkas Nasrullah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
