Prabowo Anggap Kenaikan Gaji PNS Bentuk Kecurangan Pemilu
MK. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia.
Jakarta: Kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merasa dirugikan dengan kebijakan capres petahanan Joko Widodo yang menaikkan gaji pegawai negeri (PNS). Kebijakan itu dianggapkan memengaruhi sikap pemilih.
"(Menaikan gaji) menguntungkan pasangan nomor urut 01, merugikan pasangan nomor urut 02. Bentuk kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," kata kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
Menurut dia, Jokowi sempat menjanjikan kenaikan gaji PNS dibayar rapel menjelang pencoblosan Rabu, 17 April 2019. Namun, dalam debat capres, Jokowi sejatinya menolak kenaikan gaji karena dianggap sudah terlalu besar.
Dia menilai sikap Jokowi ini menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintahan yang dijalankan Jokowi. Dia menuding kebijakan kenaikan gaji PNS, polisi, tentara, termasuk program rumah dengan uang muka (DP) Rp0 hanya demi suara.
"Kebijakan ini bukan jangka panjang tapi jangka pendek pragmatis bertujuan memengaruhi penerima manfaat, PNS dan keluarga, demi pilpres," jelas mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Baca: Kubu Prabowo Meminta MK Jamin Perlindungan Saksi
Bambang menyebut hal ini melanggar Pasal 282 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal itu berbunyi, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."
Dia mengaku Jokowi bisa dijatuhkan sanksi pembatalan karena masalah ini. Bambang pun meminta MK mempertimbangkan masalah ini, kendati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sempat menolak tudingan ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"(Menaikan gaji) menguntungkan pasangan nomor urut 01, merugikan pasangan nomor urut 02. Bentuk kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," kata kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
Menurut dia, Jokowi sempat menjanjikan kenaikan gaji PNS dibayar rapel menjelang pencoblosan Rabu, 17 April 2019. Namun, dalam debat capres, Jokowi sejatinya menolak kenaikan gaji karena dianggap sudah terlalu besar.
Dia menilai sikap Jokowi ini menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintahan yang dijalankan Jokowi. Dia menuding kebijakan kenaikan gaji PNS, polisi, tentara, termasuk program rumah dengan uang muka (DP) Rp0 hanya demi suara.
"Kebijakan ini bukan jangka panjang tapi jangka pendek pragmatis bertujuan memengaruhi penerima manfaat, PNS dan keluarga, demi pilpres," jelas mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Baca: Kubu Prabowo Meminta MK Jamin Perlindungan Saksi
Bambang menyebut hal ini melanggar Pasal 282 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal itu berbunyi, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."
Dia mengaku Jokowi bisa dijatuhkan sanksi pembatalan karena masalah ini. Bambang pun meminta MK mempertimbangkan masalah ini, kendati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sempat menolak tudingan ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
