Pakar: Pelanggaran Pemilu Bukan Sekadar Dilihat dari Angka, Melainkan Hubungan Peristiwa
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari. Metro TV
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan pelanggaran Pemilu 2024 bukan hanya dapat dilihat berdasarkan angka. Melainkan, hubungan antar peristiwa.
"Kami pernah membuktikan bahwa penunjukan penjabat yang akan bertugas memengaruhi para pemilih di tingkat bawah itu sangat potensial besar," kata Feri dalam tayangan Metro TV, Jumat, 16 Ferbuari 2024.
Feri mengatakan penunjukan pejabat di 20 provinsi dan 178 pejabat bupati maupun wali kota diduga kuat berkaitan dengan perebutan suara. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh daerah itu mencapai 140 juta.
"Jadi ada upaya menggerakkan secara sistematik untuk kecurangan terjadi, dan itu dugaan yang bukan tanpa dasar ya, ada alat buktinya," ujarnya.
Feri mengaku punya bukti kalau penjabat kepala daerah memerintahkan bawahannya untuk memilih pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.
"Dalam bukti kami disebut eksplisit 02, penjabat bupati juga memerintahkan mendukung 02," ujarnya.
Feri mengatakan dirinya memiliki bukti ada kepala desa yang memerintahkan warganya untuk memilih 02. Menurutnya, ini merupakan hubungan yang bisa dikaitkan dengan kecurangan yang terjadi saat ini.
"Kalau ini saja sudah rusak sebenarnya kita sudah tidak perlu memperdebatkan angka-angka hasil, karena angka-angka hasil itu dihasilkan dari proses yang tidak sah," tegas Feri.
Menurut Feri pelanggaran yang terjadi sudah masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sebab, diduga turut melibatkan aparatur negara.
"Sistemik yang kemudian dirangkai luar biasa dari ujung timur Indonesia sampai ke ujung barat, dan masif jumlahnya luar biasa," cetus Feri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Kami pernah membuktikan bahwa penunjukan penjabat yang akan bertugas memengaruhi para pemilih di tingkat bawah itu sangat potensial besar," kata Feri dalam tayangan Metro TV, Jumat, 16 Ferbuari 2024.
Feri mengatakan penunjukan pejabat di 20 provinsi dan 178 pejabat bupati maupun wali kota diduga kuat berkaitan dengan perebutan suara. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh daerah itu mencapai 140 juta.
"Jadi ada upaya menggerakkan secara sistematik untuk kecurangan terjadi, dan itu dugaan yang bukan tanpa dasar ya, ada alat buktinya," ujarnya.
| Baca juga: Surati KPU dan Bawaslu Ajukan Audit Sistem IT, Timnas AMIN: Tak Pernah Dijawab |
Feri mengaku punya bukti kalau penjabat kepala daerah memerintahkan bawahannya untuk memilih pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.
"Dalam bukti kami disebut eksplisit 02, penjabat bupati juga memerintahkan mendukung 02," ujarnya.
Feri mengatakan dirinya memiliki bukti ada kepala desa yang memerintahkan warganya untuk memilih 02. Menurutnya, ini merupakan hubungan yang bisa dikaitkan dengan kecurangan yang terjadi saat ini.
"Kalau ini saja sudah rusak sebenarnya kita sudah tidak perlu memperdebatkan angka-angka hasil, karena angka-angka hasil itu dihasilkan dari proses yang tidak sah," tegas Feri.
Menurut Feri pelanggaran yang terjadi sudah masuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sebab, diduga turut melibatkan aparatur negara.
"Sistemik yang kemudian dirangkai luar biasa dari ujung timur Indonesia sampai ke ujung barat, dan masif jumlahnya luar biasa," cetus Feri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
